Infografis
Suara.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menilai adanya dukungan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden seusai acara Silaturami Nasional (Silatnas) APDESI menunjukkan oknum penguasa getol mendorong agar kekuasaan rezim sekarang bisa dilanggengkan.
Hal itu disampaikan Kamhar tersebut menanggapi Ketua Umum Apdesi Surtawijaya yang menyatakan pihaknya mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode. Surtawijaya menyebut kalau APDESI siap deklarasi dukung Jokowi tiga periode.
"Sempat mengemukanya wacana dukungan presiden 3 periode pada Silaturahmi Nasional Kepala Desa bisa dibaca sebagai tanda bahwa elemen kekuasaan yang selama ini getol mendorong agenda pelanggengan kekuasaan dengan berbagai alternatif skenario," kata Kamhar kepada wartawan, Rabu (30/3/2022).
Kamhar melihat sejumlah skenario sudah mulai dijalankan demi melanggengkan kekuasaan tersebut. Pertama, pemilu tetap digelaf per 5 tahun tetapi ada penambahan periodisasi presiden menjadi 3 periode yang mulai bergulir ke publik sejak 2019 pasca Pilpres.
"Kemudian skenario kedua, penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden selama 3 tahun yang mulai bergulir 2021 yang lalu, terus bergerilya dengan berbagai macam cara dan pendekatan untuk memastikan terjadinya pelanggengan kekuasaan," tuturnya.
Ia mengatakan, adanya skenario tersebut menjadi semacam show of force. Hal itu dilakukan lantaran skema dengan menggunakan jabatan ketua umum parpol telah gagal.
"Untuk mewacanakan kepentingan ini, saat ini masuk melalui asosiasi pemerintah desa dan mulai beredar pula informasi akan menggunakan asosiasi pemerintah kabupaten dan sebagainya untuk menggolkan agenda ini," tuturnya.
"Gerakan “terorisme konstitusi” ini terus bergulir karena Jokowi tak bersikap tegas, malah terkesan bermain dua kaki dalam merespons manuver-manuver orang dekatnya dengan menjadikan demokrasi yang salah tafsir sebagai argumentasi," sambungnya.
Lebih lanjut, Kamhar menilai adanya terorisme konstitusi seolah diabaikan oleh pemerintah.
Baca Juga: Presiden Jokowi Ungkap Dampak Nyata Perubahan Iklim di Indonesia
"Di tengah situasi yang semakin carut-marut, agenda IKN yang semakin kesini semakin terbaca tanpa studi kelayakan yang memadai, gagal dalam mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan sembako, harga-harga yang naik dan melambung tinggi seperti tol, listrik, bahan bakar minyak, dan sebagainya, hanya pemerintah yang tak punya tanggung jawab dan tak punya hati yang melakukan pembiaran terorisme konstitusi," tandasnya.
APDESI Dukung Jokowi 3 Periode
Sebelumnya, Surtawijaya menjelaskan, dukungan tiga periode tersebut bukan semata-mata keinginan mendadak dari para kepala desa. Namun ia menganggap kalau Apdesi memiliki utang kepada Jokowi yang sudah mengabulkan tuntutan, di mana salah satunya ialah mengubah aturan mekanisme gaji kepala desa dari tiga bulan sekali menjadi satu bulan sekali.
"Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita," ujarnya.
Awalnya, APD hendak melakukan deklarasi bersamaan dengan Silahturahmi Nasional (Silatnas) Apdesi 2022 yang digelar pada hari yang sama. Namun, Surtawijaya menyebut sempat dilarang oleh sejumlah pihak.
"Tadinya mau hari ini, dilarang sama semua. Saya capek dilarang sono-sini," ucapnya.
Surtawijaya menegaskan tidak ada pihak yang mengarahkan Apdesi untuk mendukung Jokowi tiga periode. Ia mengklaim kalau dukungan itu murni berasal dari para kepala desa yang merasa banyak dibantu oleh Jokowi.
