Infografis
Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto meminta pemerintah konsisten dalam mengambil kebijakan terkait harga BBM dalam negeri dan tidak membohongi rakyat.
Selain itu, sudah seharusnya kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat yang masih belum pulih benar karena diterpa Pandemi Covid-19.
“Soal konsistensi ini penting agar kebijakan pemerintah mudah dipahami dan mendapat dukungan publik," kata Mulyanto, Rabu (30/3/2022).
Mulyanto menjelaskan, pada masa awal pandemi saat harga migas dunia anjlok pada titik terendah, pemerintah tidak menurunkan harga pertamax.
Baca Juga: Gantikan Premium, Pertalite Oktan 90 Jadi Jenis BBM Khusus Penugasan atau JBKP
Sekarang, saat harga migas naik, justru pemerintah segera mewacanakan untuk menaikan harga Pertamax.
"Ini kan tidak konsisten. Masyarakat pada posisi yang tidak diuntungkan,” katanya.
Sementara terkait BBM jenis premium, Mulyanto minta pemerintah jangan membohongi rakyat.
Ia juga minta pemerintah berhenti mengembangkan wacana bahwa masyarakat sudah tidak meminati lagi BBM premium dan lebih memilih BBM jenis pertalite yang ramah lingkungan.
Mulyanto melihat yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Ketika datang BBM jenis premium, yang harganya lebih murah dibanding pertalite, masyarakat antusias dan langsung menyerbu habis BBM jenis ini.
Baca Juga: Ada Istilah BBM Khusus Penugasan, Ini Pembagian Tiga Macam Bahan Bakar Minyak di Indonesia
Faktanya Premium sangat terbatas untuk tidak dikatakan kosong di SPBU karena pertamina tidak mendistribusikan premium dengan baik. Padahal, premium ini adalah BBM dalam penugasan.
“Masyarakat masih menganut logika BBM murah bukan BBM bersih. Jadi Mulyanto minta Pemerintah berhentilah mengembangkan wacana-wacana pembohongan publik seperti ini. Masyarakat tidak buta,” katanya.
Politisi PKS ini mengingatkan pemerintah wajib membangun ketahanan energi nasional dengan menyediakan BBM di seluruh wilayah NKRI dengan harga yang terjangkau di tengah pandemi dan daya beli masyarakat yang masih lemah.
Pertamina sebagai BUMN, operator pemerintah harus melaksanakan kebijakan Pemerintah dengan baik.
