Infografis
Suara.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus menilai pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR senilai Rp48,7 miliar merupakan hal yang mubazir dan tidak mendesak.
Karena itu, ia berujar bahwa Fraksi PAN di DPR keberatan dan menolak pengadaan gorden. Apalagi pengadaan gorden, vitrase dan blind itu memakan anggaran senilai Rp80--Rp90 juta untuk setiap rumah. Total ada 505 rumah dinas yang masuk pengadaan tersebut.
"Jadi anggaran negara yang dialokasikan untuk pengadaan gorden di rumah jabatan anggota tidak pas di saat situasi ekonomi yang belum pulih akibat pandemi covid-19 dan naiknya berbagai kebutuhan pokok masyarakat," kata Guspardi kepada wartawan, Selasa (29/3/2022).
Menurut Guspardi anggaran pengadaan gorden puluhan miliar itu lebih baik dialihkan dan diprioritaskan untuk membantu memulihkan ekonomi masyarakat terdampak pandemi.
"Misalkan dialokasikan untuk membantu masyarakat di tengah harga kebutuhan pokok masyarakat yang makin meningkat. Apalagi dalam menyambut puasa Ramadan yang makin mendekat," ujarnya.
Guspardi mengatakan bahwa penganggaran untuk masalah kebutuhan barang di DPR RI bukan berasal dari usulan anggota DPR RI. Usulan anggaran, lanjut Guspardi termasuk pengadaan gorden merupakan kewenangan Kesekjenan sebagai kuasa pemegang anggaran.
"Oleh karena itu lebih baik itu anggaran pengadaan gorden, vitrase dan blind untuk rumah dinas anggota DPR RI ditunda dan diganti anggaran yang lain untuk yang lebih bermanfaat," tandasnya.
Sebut Tak Ada Hengki Pengki
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengklaim pelaksanaan lelang pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR RI sudah sesuai mekanimse yang ada.
Hal itu ia sampaikan menyusul adanya sorotan terhadap pengadaan gorden rumah dinas senilai Rp 48,7 miliar. Indra menegaskan bahwa lelang tersebut juga bersifat terbuka.
