Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan gaji kepala desa rutin dibayarkan setiap bulan.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menanggapi aspirasi dari Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surta Wijaya dalam Silaturahmi Nasional di Jakarta, Selasa (29/3/2022).
"Pak Mendagri masih satu belum dijawab (keluhan Apdesi). Gaji setiap bulan, sudah," kata Jokowi.
Jokowi mengaku tidak mengetahui bahwa gaji kepala desa dibayarkan setiap tiga bulan seperti penuturan Ketua Umum Apdesi. "Saya terus terang tidak tahu masa gaji diberikan 3 bulan sekali. Sudah segera kita ubah dan segerakan setiap bulan," ujarnya.
Surta Wijaya sebelumnya dalam kesempatan yang sama, menyampaikan banyak kepala desa mengeluh karena menerima gaji setiap tiga bulan.
"Gaji kita itu, waduh harapannya sih setiap bulan dikeluarkan. Honor pegawai negeri setiap bulan dikeluarkan. Kita tiga bulan belum keluar. Masa sih orang meninggal, nunggu gajian 3 bulan kita baru datang. Masa sih orang melahirkan nunggu gajian 3 bulan kita baru datang,” tutur Surta.
Presiden dalam pidatonya menjelaskan, para kepala desa memiliki peran penting dalam membangun desa. Para kepala desa juga berkontribusi dalam kesuksesan penanganan Covid-19.
Dalam penanganan Covid-19, para aparatur pemerintahan desa adalah garda terdepan untuk menekan penularan Covid-19. Aparatur desa pula yang menjaga masyarakat agar selalu antisipatif terhadap risiko Covid-19.
"Berkat kerja keras bapak ibu semua dalam memberi tahu masyarakat dalam mengajurkan masyarakat untuk vaksinasi, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ini yang tidak ada di negara-negara lain," tuturnya.
Baca Juga: Jokowi Bagi-Bagi Kaus Gratis ke Peserta Silatnas Apdesi, Perangkat Desa: Pak, Tiga Periode, Pak
"Tidak ada di negara lain. Mereka terkonsentrasi penyelesaiannya di rumah sakit, kita ini tidak, gotong royong sampai di jajaran paling bawah," sambungnya.
Presiden juga mengapresiasi realisasi dari dana desa yang telah disalurkan pemerintah pusat senilai Rp468 triliun. Dana desa tersebut, kata Presiden, digunakan untuk membangun infrastruktur desa seperti jalan desa, embung, jembatan, yang diharapkan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi desa.
Terdapat juga fasilitas kesehatan yang telah dibangun dari dana desa, seperti sarana air bersih, Posyandu, Pondok Bersalin Desa/Polindes, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Mandi Cuci Kakus (MCK) dan lainnya.
"Ini juga dari dana desa dan itu akan memperbaiki kualitas hidup, kualitas Sumber Daya Manusia di masyarakat pedesaan. Jangan ada yang menyangsikan betapa sangat bermanfaat-nya dana desa yang kita kucurkan ke desa-desa dan itu sekali lagi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di desa, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional," katanya. (Antara)
