Infografis
Suara.com - Pekerja asal Vietnam akan jadi yang pertama dipekerjakan di sektor pertanian Australia di bawah program visa khusus pertanian. Tapi belum jelas kapan dan berapa orang yang akan datang.
Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, mengatakan nota kesepahaman (MOU) untuk program visa pertanian ini telah ditandatangani dengan Vietnam.
"Australia dan Vietnam berbagi agenda yang kuat dan optimistis dalam hubungan kami," kata Payne dalam sebuah pernyataan.
Namun, masih belum jelas kapan pekerja asal Vietnam akan tiba di Australia dan berapa orang yang akan dipekerjakan dengan visa tersebut.
Baca Juga: Pertanian di Kabupaten Sekadau Berkembang Pesat Berkat Program RJIT
Juga masih belum jelas apakah para pekerja asal Vietnam ini pekerja terampil atau tidak terampil.
Keberhasilan Partai Nasional
Visa pertanian sudah menjadi sumber pertikaian antara para anggota parlemen dari Partai Liberal dan Partai Nasional selama beberapa tahun terakhir walau mereka berkoalisi dalam pemerintahan.
Perdana Menteri Scott Morrrison yang berasal dari Partai Liberal memberikan dukungan pertama bagi adanya visa khusus pertanian di tahun 2018. Tetapi Partai Nasional baru mendapat dukungan yang kuat pada tahun 2021 ketika dicapai persetujuan perdagangan bebas dengan Inggris.
Partai Nasional yang memiliki banyak pendukung dan pemilih di berbagai kawasan pedesaan dan pertanian di Australia merupakan pendukung utama visa pertanian.
Menteri Pertanian David Littleproud yang berasal dari Partai Nasional menyambut baik MOU dengan Vietnam tersebut dan mengatakan kesepakatan ini merupakan "salah satu pencapaian terbesar Partai Nasional tahun ini."
Baca Juga: Anggaran KUR Pertanian Capai Rp90 Triliun, Mentan Dorong Petani Kembangkan Budi Daya
"Partai Nasional tidak pernah menyerah dan mendorong mitra koalisi untuk menyelesaikan visa tersebut," katanya dalam sebuah pernyataan.
"Meskipun saya mengakui beberapa mitra dalam koalisi tidak sepenuhnya mengerti pentingnya visa tersebut, usaha Partai Nasional untuk mewujudkan visa ini akan menciptakan perubahan struktural terbesar di sektor tenaga kerja pertanian dalam sejarah negeri ini."
Seruan agar oposisi mendukung
Menteri Pertanian Littleproud yang sebelumnya mengkritik Menlu Marise Payne dengan tuduhan menjadi penyebab tersendatnya finalisasi visa pertanian, sekarang menyerukan agar partai oposisi saat ini, Partai Buruh, untuk mendukung visa ini, termasuk jika menang pemilu tahun ini.
Sejauh ini Partai Buruh belum ada pernyataan apa pun dari Partai Buruh terkait visa pertanian ini.
Menteri Pertanian Bayangan dari Partai Buruh, Julie Collins, menggambarkan pernyataan Menlu Payne mengenai persetujuan dengan Vietnam hanya sebagai usaha 'menutup rasa malu' dari pemerintah karena lambatnya penyelesaian visa pertanian tersebut.
"Pemerintah harus menjelaskan lebih jauh mengenai isi MOU dan kapan para pekerja itu akan tiba dan bekerja di ladang pertanian," kata Collins.
Sementara itu Senator dari Partai Hijau, Nick McKim, sudah mengajukan mosi agar visa tersebut dibatalkan namun dengan jadwal pemilu diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang, rapat di parlemen mengenai penolakan visa usulan Senator McKim mungkin tidak akan dilangsungkan.
"Kami mengusulkan penolakan visa karena ada beberapa masalah yang kami lihat dalam aturan yang ada sekarang," katanya.
Sebelum masa pandemi, para petani Australia sudah menyerukan adanya visa pertanian untuk mendatangkan pekerja terampil dan tidak terampil guna membantu panen di sini.
Sektor pertanian diperkirakan memerlukan tambahan sekitar 26 ribu pekerja di masa-masa puncak pandemi, namun sumber di kalangan pertanian hari Senin mengatakan angka kekurangan pekerja itu sekarang sekitar 10 ribu orang.
Sementara itu, Skema Pergerakan Pekerja Pasifik Australia yang mendatangkan pekerja dari kawasan Pasifik dan Timor Leste, sudah menyetujui penambahan 55 ribu pekerja untuk datang dan bekerja di sektor pertanian, pengolahan daging, perawatan lansia, pariwisata, dan hospitality.
Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari ABC News.
