Infografis
Suara.com - Anggota DPR Fraksi PKS, Mustafa Kamal turut mengomentari soal sikap Presiden Jokowi yang sempat marah-marah karena pemeritah pusat dan daerah masih membeli produk luar negeri dengan menggunakan anggaran belanja barang dan jasa. Menurut Kamal, Jokowi jangan hanya jengkel, tetapi melakukan tindak lanjut dengan aksi nyata.
"Saya kira ini kegagalan kita semua dan saya berharap ada upaya sistematis untuk affirmative action sampai tahun 2024 sehingga pemerintahan bisa menyelesaikan tugas-tugasnya, Pak Jokowi Pak Maruf Amin pada periode ini dengan baik," kata Kamal dalam interupsi di rapat paripurna DPR, Selasa (29/3/2022).
Kamal mengharapkan nantinya aksi tersebut benar-benar dilakukan. Sehingga tidak hanya menjadi omongan belaka, apalagi jika hanya jengkel semata.
"Affirmative action itu mudah-mudahan tidak terkena fenomena NATO, no action talk only, atau NAJO, no action jengkel only," kata Kamal.
Baca Juga: Hasto: Sikap PDIP Sudah Final, Tolak Penundaan Pemilu 2024
"Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi bangsa yang beraksi atas apa yang dikatakan dan kemudian berbuat dengan sungguh-sungguh sehingga kementeiran kita semuanya sukses dan DPR mengawal dengan sebaik-baiknya," tandas Kamal.
Diketahui, Jokowi mengungkapkan kekecewaannya setelah mengetahui anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat maupun daerah masih digunakan untuk membeli barang impor, bukan barang hasil produksi dalam negeri.
Jokowi mendorong semua pimpinan kementerian atau lembaga negara, BUMN maupun pemda untuk membeli barang dalam negeri sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
"Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa jangan diterus-teruskan," kata Jokowi dalam pengarahan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga, kepala daerah se-Indonesia, dan Badan Usaha Milik Negara tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).
Demikian pula pengadaan alat kesehatan untuk rumah sakit, kata Jokowi, juga masih impor, padahal bisa diproduksi di dalam negeri.
Jokowi juga menemukan alat pertanian juga masih impor, padahal bukan termasuk kategori barang hitech
"Alas intan traktor-traktor kayak gitu bukan hitech aja impor, jengkel saya, saya kemarin dari Atambua, saya lihat traktor, alas intan, saya lihat nggak boleh pak menteri, nggak boleh," ujarnya.
Bahkan, alat-alat perkantoran pun impor dan hal ini membuat Jokowi semakin jengkel.
"Pensil, kertas, saya cek, impor, pulpen, apa ini, kadang-kadang saya mikir, ini kita ngerti nggak sih? Jangan-jangan kita nggak kerja detail sehingga enggak ngerti barang yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor, jangan ini diteruskan, stop, kita melompat semua kalau beli semua produk dalam negeri meloncat pertumbuhan ekonomi kita."
Tahun 2022, kata Jokowi, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp 400 triliun untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, kata Jokowi, anggarannya baru digunakan Rp 214 triliun atau sekitar 40 persen.
