Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar memastikan pelaksanaan lelang pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR RI sudah sesuai mekanimse yang ada.
Hal itu disampaikannya menyusul sorotan terhadap pengadaan gorden rumah dinas senilai Rp 48,7 miliar. Indra menegaskan, lelang tersebut juga bersifat terbuka.
"Gorden ini kami lakukan dengan mekanisme lelang terbuka dan menekankan di dalam RKS sangat jelas dua kali saya rapat," kata Indra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022).
Indra sendiri mencurigai pengadaan gorden DPR senilai puluhan miliar itu menjadi polemik lantaran ada pihak yang tidak senang. Pihak yang dimaksud Indra ialah mereka yang kalah dalam proses lelang.
Baca Juga: DPR Disentil Gegara Anggarkan Dana Fantastis untuk Ganti Gorden dan Aspal Parlemen
"Jadi beberapa kali lelang yang dilakukan di DPR ini biasanya yang kalah lelang, kemudian bocorin ke media bocorin ke aparat hukum seolah-olah ada hengki pengki," kata Indra.
Ia memastikan kembali bahwa tidak ada hengki pengki dalam pengadaan gorden tersebut.
"Enggak ada hengki pengki, enggak ada urusan gitu ya. Mau lelang apapun semua secara prosedural tim pokja ULP di DPR bekerja secara profesional. Itu yang perlu saya sampaikan," kata Indra.
Sebelumnya, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus tidak habis pikir dengan DPR yang mengalokasikan anggran sebesar Rp 48,7 miliar hanya untuk mengganti gorden.
Ia menganggap proyek pembelian gorden DPR hingga menelan anggaran miliaran itu tentu merupakan sesuatu yang mengherankan dan sulit dipahami.
Baca Juga: DPR Disentil Gegara Anggarkan Dana Fantastis untuk Ganti Gorden dan Aspal Parlemen
"Anggaran sebesar Rp 48 miliar itu terlalu fantastis untuk dihabiskan mendandani ruangan DPR. Apakah dengan anggaran sebesar itu, DPR mau membeli gorden yang akan menutupi akses mereka ke dunia luar? Atau gorden yang akan dibeli mampu menutupi aktifitas DPR di dalam ruangan?" tutur Lucius dalam keterangannya, Senin (28/3/2022).
Menurut Lucius, tidak ada urgensi untuk pembelian gorden tersebut. Ia berujar tidak ada penjelasan masuk akal yang bisa membenarkan rencana pembelian gorden dengan total harga miliaran.
Justru, ia menduga ada kepentingan lain di balik proyek pembelian gorden dengan anggaran yang fantastis.
"Satu-satunya penjelasan paling masuk akal adalah kebutuhan pengadaan gorden untuk kepentingan proyek yang menguntungkan para pengelola anggaran atau bahkan anggota DPR tertentu yang ikut bermain dalam proyek pembelian gorden tersebut," katanya.
Lucius mengatakan modus pengadaan dengan motif proyek tentu saja selalu mungkin terjadi ketika anggaran dipakai tanpa tanggungjawab etis untuk kemaslahatan bangsa.
"Hilangnya tanggung jawab etis membuat DPR tak punya beban untuk memakai anggaran sesuka hati seperti untuk membeli gorden yang kegunaannya sangat tak mendesak itu," kata Lucius.
Diketahui, DPR RI diketahui menganggarkan uang miliaran rupiah hanya untuk mengganti gorden dan aspal di kompleks parlemen.
Dilihat Suara.com dari situs LPSE DPR RI, Minggu (27/3/2022), DPR menganggarkan Rp 48,7 miliar. Dalam situs tersebut, anggaran tersebut diberi nama 'Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata'.
Sementara itu, tender tersebut saat ini berada pada tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis , dan harga. Kemudian, sumber dana dari tender tersebut ialah APBN. Terdapat 49 peserta tender yang telah terdaftar.
Selain itu, dalam situs tersebut tertulis bahwa pergantian godern tersebut berlokasi di Jl DPR dalam Tim No 12 RT 12 RW 5, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan.
