Infografis
Suara.com - Pihak Kantor Staf Presiden (KSP) menemui massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (28/3/2022) sore.
Perwakilan KSP menjumpai massa mahasiswa guna mendengar tuntutan dalam aksi kali ini, mulai dari pemenuhan kebutuhan pokok hingga penolakan penundaan Pemilu 2024.
Pantauan Suara.com, perwakilan KSP tiba di balik kawat berduri yang dipasang kepolisian, tepatnya dibawah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) pada pukul 17 .30 WIB. Dalam persamuhan itu, perwakilan BEM SI menyampaikan sejumlah tuntutan yang merujuk pada hasil kajian.
Kepada wartawan di lokasi, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Wandy Tuturoong, mengatakan pihanya telah mendengar semua tuntutan massa aksi. Mulai dari kelangkaan minyak goreng, Ibu Kota Negara, hingga soal konstitusi.
Tuntutan itu, kata Wandy, akan disampaikan kepada Kepala Staf Presiden, Moeldoko. Dari Moeldoko, tuntutan itu akan langsung diteruskan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya kira kami sudah mendengarkan semuanya dan kami tentu pemerintah sedang menyiapkan berbagai kebijakan soal itu, saya kira sudah cukup mendengarkan itu nanti kami sampaikan kepada pimpinan," ucap Wandy di lokasi.
Wandy melanjutkan, Moeldoko selaku Kepala Staf Presiden memintanya secara langsung untuk menemui massa aksi. Massa aksi, kata dia, memberi tenggat waktu selama 14 hari terkait tuntutan yang mereka sampaikan.
Terpisah, Koordinator BEM SI, Lufhfi Yufrizal dari atas mobil komando mengatakan, massa aksi kecewa lantaran Presiden Jokowi tidak menemui massa secara langsung.
Kepada massa aksi, Luthfi menyebut jika orang nomor satu di Indonesia itu enggan menemui rakyatnya.
Baca Juga: Geruduk Istana, BEM SI Desak Pemerintah Stabilkan Bahan Pokok hingga Tolak Penundaan Pemilu
"Hari ini kami katakan kecewa kepada Presiden Jokowi. Hari ini menjadi tanggung jawab orang yang menemui kita terkait 6 tuntutan kami. Kami kasih waktu 14 hari kawan-kawan, Hari ini kami sampaikan kecewa kepada Presiden Jokowi karena enggan menemui rakyatnya."
