Infografis
Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengungkap perbedaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal perpanjangan masa jabatan.
Seperti diketahui, wacana perpanjangan masa jabatan presiden masih terus bergulir.
Ditambah beberapa pihak menyetujui adanya perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
Melalui video yang diunggah Refly Harun di kanal Youtube pribadinya, ia mengungkapkan adanya perbedaan terkait wacana tersebut di era pemerintahan Jokowi dan SBY.
Baca Juga: Jokowi Minta Jumlah Koperasi Digital Ditingkatkan dan Target 1 Juta UMKM Masuk e-Katalog Tahun Ini
Dalam video tersebut, Refly Harun menilai Jokowi secara diam-diam membuat skenario untuk melanggengkan masa jabatan.
Refly Harun menyebutkan dalam video itu bahwa Jokowi membuat skenario mulai dari jabatan tiga periode.
Akan tetapi, skenario pertama tersebut dianggap gagal hingga akhirnya memunculkan wacana penundaan pemilu.
"Jokowi diam-diam menskenariokan untuk tiga periode. Mungkin agak susah. Kedua perpanjangan masa jabatan sampai 2027 dan penundaan pemilu yang konsekuensinya ya perpanjangan masa jabatan," kata Refly Harun, seperti dikutip Suara.com, Senin (28/3/2022).
Sebab, menurut Refly, tidak ada cerita presiden caretaker, sehingga presiden lama tetap menjabat apabila presiden baru belum dilantik.
Kemudian, Refly mengatakan SBY terlihat tidak tergoda dengan wacana perpanjangan masa jabatan.
Selain itu, Refly mengaku tidak pernah mendengar dalam masa pemerintahan SBY ada menteri yang ikut menyuarakan tentang perpanjangan masa jabatan.
"Kita nggak pernah dengar juga ya di era SBY keinginan untuk memperpanjang masa jabatan dari menteri-menteri SBY yang sepertinya didesain dari dalam istana," jelasnya.
Sementara itu, di era Jokowi ada beberapa tokoh politik bahkan menteri yang memiliki keinginan agar perpanjangan masa jabatan.
"Kalau di era Jokowi ya Bahlil ngomong paling tidak, Airlangga ngomong, Luhut Binsar Pandjaitan ngomong, Muhaimin Iskandar ngomong, Zulkifli Hasan ngomong," ungkapnya.
Sebelumnya, Muhaimin Iskandar hingga Luhut Binsar Pandjaitan ikut membicarakan mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Bahkan, Luhut mengklaim ada jutaan orang yang setuju terkait penundaan pemilu.
