Infografis
Suara.com - Pemecatan dr Terawan oleh IDI dinilai sama dengan melecehkan Presiden Jokowi. Hal itu menurut penilaian Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning Proletariyati.
"Saya rasa ini pelecehan terhadap Pak Jokowi. Masa sih, (mantan) Menterinya Pak Jokowi sampai dipecat sama IDI, itu kan sama juga melecehkan Pak Jokowi milih menteri yang nggak bener," kata Ribka seperti dikutip dari WartaEkonomi -- jaringan Suara.com, Senin (28/3/2022).
Ribka menilai bahwa dr Terawan adalah salah satu dokter terbaik dan luar biasa yang dimiliki Indonesia. Prestasi dr Terawan juga sudah diakui dunia.
"Pak Terawan luar biasa bekerja di RSPAD, seorang jenderal juga, yang prestasinya tidak main-main, pernah diakui dunia," kata Ribka.
Baca Juga: Wakil Ketua DPR Dasco: Saya Minta Polisi Selidiki Orang di Balik Rekomendasi Pemecatan Terawan
Anggota DPR ini juga heran soal IDI yang mempersoalkan vaksin Nusantara yang sedang dikembangkan dr Terawan. Alih-alih dipersoalkan, seharusnya justru diapresiasi sebab Terawan mempunyai jiwa nasionalisme tinggi karena mengembangkan vaksin Nusantara.
"Itu kan malah bagus ketika republik ini impor vaksin dari China, Pak Terawan jiwa nasionalisme-nya tinggi, dia tetap percaya Indonesia bisa menciptakan vaksin sendiri, vaksin Nusantara," kata Ribka.
Hal tersebut dinilai sejalan dengan Jokowi yang sedang gencar mendorong jajarannya untuk menggunakan produk Indonesia, bukan produk impor.
Ketua DPP PDIP ini juga mengimbau agar Ikatan Dokter Indonesia lebih memperjuangkan nasib dokter.
"IDI lebih bagus perjuangkan nasib-nasib dokter-lah, adik kita dokter-dokter itu anak-anak kita, dokter yang nasibnya tidak jelas, terkatung-katung, lebih baik memperjuangkan mereka," katanya.
Ia menilai bahwa kesalahan dr Terawan jika dari sisi dokter nyaris tidak ada.
"Karena apa? Kalau dari sisi dokter kesalahan dia (Terawan) dari sisi dokter hampir tidak ada," kata Ribka.
Ribka Tjiptaning Proletariyati merasa ada kejanggalan dari pemecatan Terawan, ia merasa ada unsur politis.
"Kenapa dia harus diberi sanksi dan dipecat tidak manusiawi seperti itu. Saya rasa ini ada unsur politis. Sekarang ini kan ada kongres, munas apalah itu suasananya menuju 2024. Saya sendiri sebagai dokter, ada di belakang Pak Terawan. Terus maju Pak Terawan, merdeka!" kata Ribka.
Dokter Terawan Dipecat Dari IDI Karena Promosikan Vaksin Nusantara, Irma Suryani: Publik Curiga Ada Pesanan
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, turut berkomentar soal pemecatan terhadap dokter Terawan Agus Putranto oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Salah satu alasan dokter Terawan dipecat yakni karena melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang Vaksin Nusantara sebelum penelitian mengenai vaksin itu selesai.
Menurut Irma, seharusnya IDI memberikan dukungan terhadap Terawan soal Vaksin Nusantara. Bukan justru malah terkesan menghalang-halangi dengan menjadikan alasan untuk memecat Terawan.
"Program cuci otak selain bermanfaat, tidak ada dampak negatif dari tindakan medis tersebut. Sementara untuk vaksin Nusantara karya anak bangsa harusnya IDI memberikan support bukan malah menghalang halangi, tentu saja akhirnya publik mencurigai bahwa tindakan IDI tersebut merupakan pesanan perusahaan farmasi," kata Irma saat dihubungi, Senin (28/3/2022).
Menurutnya, sangat tidak etis jika hasil-hasil temuan Terawan justru dijadikan IDI sebagai alasan pemecatan.
"Dokter Terawan adalah dokter yang berintegritas, sangat tidak etis jika hanya soal temuan temuan beliau seperti SDA dan vaksin nusantara yang menurut IDI belum melalui uji klinis menjadi sebab pemecatan beliau," tuturnya.
Di sisi lain, Irma mengungkapkan, Indonesia kekurangan banyak dokter spesialis. Menurutnya, kekinian bahkan 2500 dokter muda terancam menggangur karena tak lulus uji kompetensi. Namun IDI dianggap tak memperjuangkan hal tersebut.
"Lalu banyak dokter yang sangat tergantung pada kebaikan hati IDI untuk bisa memperpanjang STR-nya jika ingin terus bisa praktek. Akibatnya IDI menjadi organisasi yang elitis superbody dan arogan," tuturnya.
Untuk itu, Irma berharap agar pemerintah dan DPR bisa membuat regulasi agar kedokteran tidak dimonopoli oleh satu organisasi saja.
"Pemerintah dan parlemen harus segera membuat UU agar organisasi kedoteran tidak dimonopoli oleh satu organisasi, sehingga mereka betul-betulbisa bermanfaat bagi kepentingan para dokter," tandasnya.
