Infografis
Suara.com - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai bahwa seharusnya DPR RI menyetop untuk pembelian gorden dengan nilai anggaran mencapai Rp 48,7 miliar. Pasalnya, kekinian negara dianggap sedang berada di fase sulit. Terlebih juga rakyat sedang kesusahan akibat Pandemi Covid-19.
"Di saat negara sedang sulit keuangan, dan di saat APBN juga minus. Utang negara membumbung, maka mestinya pengadaan-pengadaan yang seperti di atas disetop dulu," kata Ujang saat dihubungi, Senin (28/3/2022).
"Rakyat sedang lapar, banyak yang tak punya pekerjaan dan tak bisa makan, butuh uluran tangan dari para anggota DPR yang terhormat," sambungnya.
Ujang mengatakan, pengadaan gorden hingga melakukan pengaspalan bukan merupakan kenutuhan primer dari DPR RI. Menurutnya, rakyat harus didahulukan.
"Mempercantik tampilan wajah gedung DPR dengan mengganti gorden dan pelapisan aspal hotmix bukan lah kebutuhan utama. Tapi membantu rakyat yang sedang sekarat itu yang utama," ujarnya.
Lebih lanjut, Ujang mengatakan, wajar jika rakyat misalnya nanti curiga kalau alokasi anggaran pengadaan tersebut dilakukan demi kepentingan lain. Transparansi pun dituntut dari DPR RI.
"Kecurigaan itu wajar. Karena pihak kesekjenan DPR sendiri tak transparan. Jika transparan anggaran detailnya di buka ke publik, maka tak akan ada kecurigaan itu," tandasnya.
Anggaran Rp 48,7 Miliar
Diketahui, DPR RI telah menganggarkan uang miliaran rupiah hanya untuk mengganti gorden dan aspal di kompleks parlemen. Dilihat Suara.com dari situs LPSE DPR RI, Minggu (27/3/2022), DPR menganggarkan Rp 48,7 miliar.
Dalam situs tersebut, anggaran tersebut diberi nama 'Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata'.
