Infografis
Suara.com - Munculnya wacana penundaan Pemilu 2024 membuat publik heboh dan geger. Wacana penundaan Pemilu 2024 masih saja bergulir.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari memberikan tanggapan terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
Dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Hasyim Asy'ari mengaku KPU tetap akan taat konstitusi dan UUD 1945.
Pasalnya, pemilu telah dirancang dan ditetapkan untuk digelar setiap lima tahun.
Menurut Hasyim Asy'ari, penyelenggaraan pemilu bagi KPU merupakan sebuah amanah.
"Saya kira perlu dipahami bahwa KPU ini semata-mata untuk merancang 5 tahun pemilu itu ya karena amanah dari konstitusi dan UUD," kata Hasyim Asy'ari, seperti dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Minggu (27/3/2022).
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Ketua DPR RI Puan Maharani.
Pertemuan keduanya dicurigai sebagai upaya melobi wacana penundaan Pemilu 2024.
Hal tersebut disebutkan oleh Direktur Lokataru Haris Azhar.
Baca Juga: Kemarahan Jokowi Kembali Tumpah, Hanya untuk Pengalihan Isu Minyak Goreng dan Pemilu?
"Banyak teman-teman melihat gambar bagaimana Puan Maharani kemarin sarapan bareng Luhut Binsar Pandjaitan. Nah lobi-lobi itu di sektor kekuasaan berjalan untuk memuluskan penundaan, satu periode lagi," kata Haris Azhar.
Haris menilai pertemuan tersebut dilakukan untuk memuluskan wacana penundaan Pemilu.
"Setelah satu periode satu lagi, habis itu anaknya atau siapanya kayak gitu-gitu," katanya.
Oleh karena itu, Haris Azhar menilai upaya menghidupkan demokrasi dilakukan oleh masyarakat lewat forum-forum hingga aksi solidaritas perlu dilakukan.
"Kalau solidaritas aksi meredup, takut dan kalah pada buzzer, tahanan dan soal panggilan. Ya kita sudah innalillahi maka kita akan diperbudak sama rezim oligarki," pungkas Haris.
