"Jika sikap kepolisian seperti ini, wajar jika publik menduga kalau ada dugaan patgulipat di luar alasan kooperatifnya tersangka. Polisi mesti sadar bahwa kooperatifnya tersangka bukan berarti mengabaikan atas pelanggarannya sekian puluh tahun," kata Rivanlee kepada Suara.com, Minggu (27/3/2022).
Kontras Curigai Keputusan Polisi
![[Suara.com]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/03/24/99949-kerangkeng-bupati-langkat-sejarahnya.jpg)
Menurut KontraS, sejak awal penanganan kasus pelanggaran HAM terkait kerangkeng manusia di rumah Cana ini memang terkesan tidak serius.
Padahal, kejahatan kemanusiaan yang terjadi di dalam kerangkeng ini semestinya perlu pendapat perhatian serius agar tak kembali terulang.
"TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) atau jenis kekerasan yang lain terjadi di kerangkeng mestinya jadi tamparan betul bahwa ada warga sipil yang bertindak melampauo hukum. Sehingga tindakannya perlu mendapatkan sanksi yang serius dengan harapan kejadian serupa tidak terjadi lagi," papar Rivanlee.
Atas hal itu, KontraS menyarankan Mabes Polri turut serta dengan serius memantau dan mengawasi penanganan kasus ini di Polda Sumatera Utara. Sehingga dapat dipastikan tidak ada kewenangan-wenangan yang dilakukan oleh oknum demi kepentingannya.
"Sudah semestinya Mabes Polri memantau penanganan kasus ini secara serius. Tidak membiarkan kesewenang-wenangan ini terus terjadi," pintanya.