Infografis
Suara.com - Kasus temuan kerangkeng manusia di Rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin benar-benar menguras emosi publik. Betapa tidak, berdasarkan data yang diungkap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), telah terjadi penyiksaan yang dilakukan orang-orang dekat sang bupati.
Hingga akhirnya polisi menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus kerangkeng manusia itu. Uniknya, sang pemilik rumah yakni Terbit Rencana Perangin Angin tak ditetapkan menjadi tersangka. Untuk alasannya bisa dibaca di sini.
Benar saja, delapan orang tersangka itu adalah orang dekat bupati. Salah satunya adalah anaknya sendiri yakni Dewa Perangin Angin atau akrab dipanggil Cana.
Selain Dewa, tujuh tersangka lainnya adalah HS, IS, TS, RG, JS, HG dan SP.
Tujuh tersangka dijerat dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman 15 Tahun Penjara.
Sedangkan dua tersangka lainnya selaku penampung dijerat dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman 15 tahun penjara. Mereka yakni SP dan TS.
Pada Jumat (25/3) lalu, delapan tersangka menjalani pemeriksaan. Tujuh tersangka datang lebih dulu sejak siang. Sedangkan, Dewa Perangin Angin datang diam-diam saat malam hari tiba.
Belakangan, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, bahwa penyidik memutuskan untuk tidak menahan para tersangka. Alasannya, para pelaku penyiksaan terhadap anak kerangkeng hingga menewaskan korban jiwa dan cacat, trauma hingga stress itu dinilai kooperatif.
"Penyidik mempertimbangkan untuk tidak melakukan penahanan," kata Tatan di Polda Sumatera Utara, Sabtu (26/3/2022) sore.
Keputusan Polda Sumut tak menahan para tersangka kasus kerangkeng manusia ini memicu reaksi miring. Salah satunya dari Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar yang menilai keputusan penyidik itu patut dicurigai.
