Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto menanggapi soal kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebelumnya, Jokowi kesal kepada para menteri yang doyan berbelanja produk impor.
Satyo Purwanto menilai kemarahan Jokowi yang kembali tumpah. Ia menilai bahwa kemarahan Jokowi diduga untuk pengalihan isu terkait minyak goreng.
Satyo menduga bahwa kemarahan Jokowi untuk menutupi persoalan di dalam negeri, seperti krisis minyak goreng dan penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga: Cak Imin Berencana Bakal Temui Megawati, Bahas Wacana Penundaan Pemilu?
"Saya menduga presiden seperti mencoba mengalihkan situasi saja," kata Satyo Purwanto, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Minggu (27/3/2022).
Menurut Satyo, pemerintah dinilai tidak punya kebijakan mutlak terkait impor.
Ia merasa heran kepada Jokowi yang sampai marah mengetahui menteri berbelanja barang impor.
"Kalau bicara kemarahan soal impor, hampir tidak ada kebijakan yang sungguh-sungguh. Mana yang bisa dilihat masyarakat dalam upcaya menyetop impor, misalnya komoditas beras," bebernya.
Lebih lanjut, Satyo mengatakan Jokowi gagal dalam menangani permasalahan lain.
Baca Juga: Pedagang Kecil Menjerit, Harga Minyak Goreng Curah di Medan Naik Sampai Rp20 Ribu Per Kilogram
Oleh sebab itu, Jokowi meluapkan kemarahannya kepada menteri yang doyan berbelanja impor.
"Jadi pemerintah tidak sanggup mengendalikan minyak goreng sampai minyak goreng di liberalisasi. Nah karena pemerintah enggak sanggup mengendalikan harga, bisa saja ke situ," jelasnya.
Selain itu, kemarahan Jokowi juga diduga untuk menutupi wacana penundaan Pemilu 2024.
Satyo menilai kemarahan Jokowi tidak kontekstual dengan kondisi bangsa.
"Kalaupun itu dipicu impor yang enggak berkurang, apa kebijakan lengkap dan komprehensif mencegah itu," tanya Satyo.
Sebelumnya, Jokowi tak segan memberikan ancaman kepada menteri, kepala daerah, kepala lembaga negara dan BUMN untuk diganti apabila tidak menggunakan anggaran dengan membeli produk-produk dalam negeri.
Jokowi jengkel karena anggaran negara dan daerah sering digunakan untuk membeli barang impor.
Itu disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga, kepala daerah se-Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).
"Saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita? Kementerian, sama saja tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, sudah heeh saya itu, kayak gini enggak bisa jalan, sudah di depan mata uangnya ada, uang, uang kita sendiri tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit." kata Jokowi.
