Infografis
Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan dapat memahami kenapa Presiden Joko Widodo marah karena pengadaan barang pemerintah masih mengandalkan impor, padahal sebagian mestinya bisa dipenuhi dari dalam negeri.
"Saya mengerti arti "kemarahan" Presiden karena sikap kita terhadap kemampuan produk dalam negeri versus produk impor sudah keterlaluan. Ini ada hubungannya dengan korupsi pengadaan barang dan jasa," kata Firli Bahuri dalam keterangan pers, Sabtu (26/3/2022).
KPK, kata Firli, sudah lama memantau praktik korupsi melalui barang dan jasa karena berpotensi terjadi suap dan sogok-menyogok.
Menurut Firli pernyataan Jokowi mesti disambut baik. Dia berharap pola dalam pengadaan barang dan jasa diubah dan tidak lagi terjadi praktik korupsi.
Baca Juga: Politikus Nasdem Merespons Setelah Mentan Kena Sentil Jokowi Soal Pengadaan Barang Impor
"Kita harus menyambut baik penekanan yang dilakukan oleh kepala negara agar kita mulai mengubah orientasi pengadaan barang dan jasa serta menghentikan korupsi PBJ," kata Firli.
Firli mengatakan KPK dibentuk karena korupsi telah mengancam perekonomian nasional. Kehadiran KPK untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Daya guna dan hasil guna yang dimaksud salah satu yang utama adalah untuk memperbaiki perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Firli.
Dalam hal perbaikan ekonomi nasional, KPK menyambut baik Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang telah dibuka Presiden Jokowi.
Firli menilai setiap gerakan dan program pemerintah dalam perbaikan ekonomi nasional adalah sejalan dengan tujuan pembentukan KPK.
Baca Juga: Ditegur Presiden Jokowi Gunakan Barang Impor, Tanggapan Polri tak Beri Penjelasan Rinci
"Untuk itu KPK berkomitmen membantu pemerintah dalam berbagai program perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena korupsi adalah benalu dalam setiap niat dan program yang baik," kata dia.
