Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Ahmad Ali menilai sindiran Presiden Joko Widodo terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo merupakan hal lumrah.
Kemarin, Jokowi mengungkapkan kejengkelannya karena pengadaan barang dan jasa di pemerintahan masih dipenuhi barang impor, padahal sebagian produk bisa diproduksi di dalam negeri.
Menurut Ahmad Ali alat pertanian, meskipun sudah ada alat yang diproduksi di dalam negeri, belum tentu bisa masuk ke dalam e-katalog untuk kemudian dibeli Kementerian Pertanian.
"Karena ada lembaga yang mensertifikasi SNI dan kemudian harus masuk dalam e-katalog. Karena kalau tidak itu nanti akan bermasalah secara hukum," kata Ahmad, Sabtu (26/3/2022).
Baca Juga: Jokowi Marah Uang Rakyat Buat Beli Barang Impor, Refly Harun: Jangan-jangan Disabotase...
"Kalau ada produksi dalam negeri yang sudah siap untuk digunakan, tapi kemudian belum terstandarisasi secara SNI atau belum masuk dalam e-katalog kan juga nggak bisa dilelang. Kalau dilelang kan nanti bisa bermasalah."
Reshuffle kabinet
Jokowi juga menyinggung mengenai reshuffle terhadap kementerian yang masih menomorsatukan impor ketimbang produk dalam negeri.
Pernyataan itu tidak dianggap sebagai ancaman bagi Partai Nasional Demokrat. Syahrul Yasin Limpo merupakan kader Partai Nasional Demokrat.
"Karena Pak Jokowi tahu bagaimana ketulusan Nasdem bersahabat dengan beliau dan kami juga tahu bagaimana ketulusan Pak Jokowi bersahabat dengan Nasdem sehingga kemudian kami merasa biasa-biasa saja," kata Ahmad.
Baca Juga: Jokowi Geregetan Sama Menterinya, Katakan Bodoh 2 Kali dan Ancam Reshuffle
Menurut Ahmad kader partainya yang sekarang menjadi menteri dapat menjalankan tugas negara dengan baik.
"Tetapi kembali lagi bahwa urusan reshuffle kabinet itu adalah prerogratif Presiden. Tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Itu adalah hak mutlak oleh Presiden."
Jokowi mengungkapkan kekecewaannya setelah mengetahui anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat maupun daerah masih digunakan untuk membeli barang impor, padahal sebagian barang bisa diproduksi di dalam negeri.
Jokowi mendorong semua pimpinan kementerian atau lembaga negara, BUMN maupun pemda untuk membeli barang dalam negeri sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
"Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa jangan diterus-teruskan," kata Jokowi dalam pengarahan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga, kepala daerah se-Indonesia, dan Badan Usaha Milik Negara tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).
Demikian pula pengadaan alat kesehatan untuk rumah sakit, kata Jokowi, juga masih impor, padahal bisa diproduksi di dalam negeri.
Jokowi juga menemukan alat pertanian juga masih impor, padahal bukan termasuk kategori barang hitech.
"Alas intan traktor-traktor kayak gitu bukan hitech aja impor, jengkel saya, saya kemarin dari Atambua, saya lihat traktor, alas intan, saya lihat nggak boleh pak menteri, nggak boleh," ujarnya.
Bahkan, alat-alat perkantoran pun impor dan hal ini membuat Jokowi semakin jengkel.
"Pensil, kertas, saya cek, impor, pulpen, apa ini, kadang-kadang saya mikir, ini kita ngerti nggak sih? Jangan-jangan kita nggak kerja detail sehingga nggak ngerti barang yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor, jangan ini diteruskan, stop, kita melompat semua kalau beli semua produk dalam negeri meloncat pertumbuhan ekonomi kita."
Ahmad menilai apa yang disampaikan Jokowi bukan berarti kemarahan.
"Ibarat orang tua menegur anaknya untuk lebih baik, memenuhi harapannya. Itu bisa, hal yang biasa saja," kata Ahmad.
