Cek Fakta
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluapkan emosinya karena impor jor-joran yang dilakukan para pembantunya di kementerian. Hal itu dianggap tidak sesuai dengan semangat memajukan produk lokal.
Presiden Jokowi tidak bisa menahan amarahnya tersebut saat memberikan pengarahan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga, kepala daerah se-Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).
Jokowi mengaku mengetahui secara detail pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang lebih banyak dilakukan secara impor. Padahal, Jokowi melihat anggaran pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah pusat mencapai Rp526 triliun.
Ia semakin geram dengan anggaran pengadaan barang dan jasa dari pemerintah daerah yang malah lebih tinggi, yakni Rp 535 triliun.
Baca Juga: Serikat Pekerja Hukum Progresif Desak Komnas HAM Panggil Menteri Luhut Binsar Pandjaitan
“Tidak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor, kita diam saja tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita, kok enggak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini. Bodoh sekali,” kata Jokowi.
Presiden tidak segan memberikan ancaman kepada menteri, kepala daerah, kepala lembaga negara dan BUMN apabila tidak menggunakan anggaran dengan membeli produk-produk dalam negeri. Selain banyaknya impor barang, dia menyebut realisasi belanja untuk UMKM masih jauh dari target.
Pemerintah mengalokasikan Rp 400 triliun anggaran belanja untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk 2022. Namun, Jokowi mengecek baru digunakan senilai Rp214 triliun saja.
Dalam pidato, dia menyindir sejumlah kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Ini kelihatannya ada yang enggak semangat di dalam kementerian,” kata Jokowi.
Baca Juga: Bertemu Jokowi dan Kapolri, Penyanyi Raisa Memohon Izin Gelar Konser di GBK Senayan
Jokowi tidak segan untuk memotong Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemda jika realisasi belanja produk lokal masih rendah. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga mengancam lakukan perombakan jajaran menteri kalau masih ada yang belum memenuhi target.
"Saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita? Kementerian, sama saja tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, sudah heeh saya itu, kayak gini enggak bisa jalan. Sudah di depan mata uangnya ada, uang, uang kita sendiri tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit," lanjutnya.
Menanggapi hal itu, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia menilai, bahwa Jokowi sudah terlalu sering memberikan ancaman dalam forum resmi. Sehingga hal itu menjadi sulit dibedakan mana basa-basi mana yang ancaman serius.
“Sulit memisahkan mana ancaman yang miliki konsekuensi kebijakan, dan mana yang hanya sebatas basa-basi sebagai materi pidato," kata Dedi saat dihubungi, Jumat (25/3/2022).
Dedi menilai Jokowi kerap memberikan suara lantang selama menjabat sebagai kepala negara, misalnya saat menyebut larangan impor, menolak keras wacana penambahan periode presiden, hingga larangan rangkap jabatan ketua umum parpol dengan menteri. Namun menurut Dedi hal itu hanya sebatas lisan disampaikan oleh Jokowi.
“Itu hanya keras di lisan, segera diperbaiki beberapa waktu kemudian. Sehingga statemen keras itu sudah menjadi kebiasaan gaya pidato, bukan pokok pesan, hanya semacam bagian dari intonasi semata,” tuturnya.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan, sebagai pemegang kuasa, Jokowi seharusnya tak hanya memberikan ancaman, tapi juga harus langsung bertindak.
“Jika memang Jokowi semerdeka itu dalam memimpin negara sekaligus pemerintah, mungkin ia tidak hobi mengancam,” pungkasnya.
Kontributor : Alan Aliarcham
