Infografis
Suara.com - Aktivis HAM Surya Anta Ginting mengatakan rencana pemerintah melalui Komnas HAM untuk melakukan pendekatan dialog damai dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM untuk menyelesaikan konflik di Papua harus dilihat sebagai ruang untuk mengangkat berbagai persoalan.
"Saya melihatnya ketika ada peluang dimana Komnas mau berdialog, sebenarnya harus dilihat sebagai peluang, ruang untuk mengangkat berbagai persoalan atau menunjukkan berbagai bukti-bukti," ujar Surya saat dihubungi Suara.com, Jumat (25/3/2022)
Namun kata Surya, dalam pendekatan dialognya, Komnas HAM harus memperjelas tujuan dialog, target, pihak yang dilibatkan hingga konsep dialog dengan OPM.
"Juga harus jelas Komnas HAM mau bicara ya dengan siapa kemudian target dan juga tujuannya seperti apa, kemudian pihak-pihak mana saja yang akan dilibatkan sebagai mediator, ataupun juga konsep dialog bersamanya bagaimana, itu yang juga diperjelas," tutur Surya.
Surya menuturkan hal tersebut, agar penjelasan hingga konsep dialog dapat diterima oleh pihak OPM.
"Supaya yang satu pihak OPM nya call nya (tuntutan) tidak terlalu tinggi dan bisa menerima peluang tawaran dialog, dengan Komnas HAM tapi juga mereka tidak ditersangkai bahwa dialog sekedar lip service saja," ungkapnya.
Karena itu Komnas HAM kata Surya, harus berkomitmen untuk mengungkap kasus kasus pelanggaran ham masa lalu.
"Komitmen bahwa semua pelanggaran pelanggaran HAM berat Masa lalu, itu diangkat baik kasusnya ke publik, pelakunya atau aktor-aktor nya begitu," papar Surya.
Pasalnya kata Surya, mayoritas kelompok di Papua menganggap Komnas HAM tak punya "gigi" dalam berhadapan dengan pemerintah.
Baca Juga: OPM Tolak Dialog Damai Dengan Pemerintah, Pengamat Singgung Keterlibatan PBB
"Karena sekarang ini kan mayoritas kelompok di Papua menganggap bahwa Komnas HAM nggak punya gigi gitu. Jadi ketika Komnas HAM dalam hal ini Komnas HAM nggak punya gigi dalam berhadapan dengan pemerintah," tuturnya
Sehingga jika Komnas HAM ingin membangun dialog dengan OPM, harus menunjukkan komitmennya.
"Jadi ketika Komnas HAM punya niat baik, katakkanlah niat baik untuk membangun dialog dengan OPM kah, ataukah kelompok-kelompok yang lain, itu sudah ada prejudice terlebih dahulu terhadap Komnas HAM yang sebelumnya atau dalam periode sekarang, sebelumnya juga kelihatan tidak bergigi dan itu harus ditunjukkan dulu oleh Komnas HAM, supaya niat baiknya itu memang bisa di sambut oleh oleh semua faksi-faksi di Papua," katanya.
Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik berencana bertemu dengan akan bertemu dengan Panglima Organisasi Papua Merdeka dan Presiden Sementara Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda sebagai upaya mediasi menuju dialog damai dengan pemerintah Indonesia.
"Kami terus terang saja misalnya besok ketua Komnas HAM bertemu panglima OPM, wah ada apa, itu sudah saya sampaikan, nanti jangan kaget kalau saya ketemu panglima OPM, itu bukan dalam rangka apapun, tapi dalam rangka mengajak mereka untuk mau masuk dalam pendekatan dialog, dan tentu saja mengesampingkan pendekatan bersenjata, juga yang di luar negeri yang dianggap sebagai musuh negara, salah satunya Benny Wenda, kami sedang upayakan ketemu dengan Benny Wenda," kata Taufan dalam jumpa pers, Rabu (23/3/2022).
Dia menegaskan pertemuan ini bukan berarti Komnas HAM memihak atau mendukung Papua memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Jadi bagi pihak TNI-Polri kami sudah sampaikan juga dengan Pangdam yang baru, tidak berarti itu menghentikan penindakan hukum, bapak sebagai aparat negara dengan operasi militer selain perangnya menjadi BKO untuk polisi jalan terus, tidak ada masalah, tapi tidak hanya kepada pihak tertentu, tapi juga pihak lain," ucapnya.
