Infografis
Suara.com - Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, turut memberikan respons pernyataan Presiden Joko Widodo terkait APBN tidak boleh dibelanjakan produk luar negeri atau impor. Muzani menilai perkataan Jokowi tersebut harus didukung penuh oleh seluruh instansi pemerintahan dan juga elite partai.
"Pengadaan barang jasa tidak boleh impor, pernyataan presiden itu semua demi kepentingan negara. Supaya APBN kita digunakan sebaik baiknya untuk kepentingan rakyat," kata Muzani kepada wartawan, Jumat (25/3/2022).
"Sehingga saya kira pesan presiden itu perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, termasuk dari elite parpol," sambungnya.
Dengan begitu, kata dia, APBN bisa dikonverasi dengan menciptakan lapangan kerja seluas-luas, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi kecil rakyat seperti UMKM.
Baca Juga: Ketum PA 212 Minta Jokowi Bertaubat karena Biarkan Penista Agama Tak Tersentuh Hukum
Menurutnya, kekinian Indonesia saat ini perlu memanfaatkan peluang untuk bisa membangkitkan ekonomi negara pasca pandemi Covid-19. Salah satunya dengan memprioritaskan penggunaan dana APBN terhadap barang-barang dan jasa produk dalam negeri.
"Presiden Jokowi telah memberi instruksi tegas. Harapannya seluruh BUMN dan instansi pemerintah lainnya melaksanakan itu dengan baik dan tertib. Indonesia adalah besar, dengan memprioritaskan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di semua lini pemerintahan, maka itu menjadi sebuah komitmen untuk kita bisa menjadi negara maju dan berdiri di atas kaki sendiri," tuturnya.
Lebih lanjut, Muzani mengatakan kegiatan impor bisa dilakukan apabila kebutuhan barang yang ada di dalam negeri tidak mencukupi. Menurutnya, jika barang atau jasa yang hendak dibeli itu tersedia dan mampu diproduksi di dalam negeri, maka impor tidak boleh dilakukan.
"Konsep ini harus ditumbuhkan dalam stigma dari masing-masing pejabat negara kita. Itu semata-mata demi memberikan insentif bagi pertumbuhan ekonomi negara. Jika itu kesadaran itu bisa tumbuh di dalam diri kita, saya rasa peningkatan APBN kita dari tahun ke tahun yang akan datang akan lebih baik," tandasnya.
Ancaman Presiden
Baca Juga: Konsernya di GBK Batal, Raisa Ngadu ke Jokowi
Diketahui, Jokowi tidak segan memberikan ancaman kepada menteri, kepala daerah, kepala lembaga negara dan BUMN untuk diganti apabila tidak menggunakan anggaran dengan membeli produk-produk dalam negeri. Pasalnya, ia merasa jengkel anggaran negara dan daerah malah lebih sering digunakan untuk membeli barang-barang impor.
Pemerintah memang mengalokasikan Rp 400 triliun anggaran belanja untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk 2022. Akan tetapi, Jokowi mengecek baru digunakan senilai Rp 214 triliun saja.
Ia lantas menyinggung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang baru menggunakan Rp 2 triliun. Padahal anggaran yang diterimanya itu sekitar Rp 29 triliun.
Itu disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga, kepala daerah se-Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).
"Ini kelihatannya ada yang enggak semangat di dalam kementerian," kata Jokowi sebagaimana dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.
Jokowi begitu emosi ketika melihat pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah itu digunakan untuk membeli barang-barang impor. Padahal barang-barang impor yang dibeli itu juga diproduksi di dalam negeri.
Ia lantas meminta ada peningkatan jumlah barang UKM di daerah untuk segera masuk ke e-katalog. E-katalog sendiri merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP). Aplikasi tersebut menjadi wadah berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.
Jokowi menargetkan 1 juta produk UKM masuk ke e-katalog pada akhir 2022. Setelah barang UKM masuk ke e-katalog meningkat, Jokowi memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk melaporkan transaksi yang terjadi.
Kalau ada yang masih rendah, Jokowi tidak segan untuk memotong Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga mengancam lakukan perombakan jajaran menteri kalau masih ada yang belum memenuhi target.
"Saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita? Kementerian, sama saja tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, sudah heeh saya itu, kayak gini enggak bisa jalan, sudah di depan mata uangnya ada, uang, uang kita sendiri tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit."
