Infografis
Suara.com - Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, turut memberikan respons pernyataan Presiden Joko Widodo terkait APBN tidak boleh dibelanjakan produk luar negeri atau impor. Muzani menilai perkataan Jokowi tersebut harus didukung penuh oleh seluruh instansi pemerintahan dan juga elite partai.
"Pengadaan barang jasa tidak boleh impor, pernyataan presiden itu semua demi kepentingan negara. Supaya APBN kita digunakan sebaik baiknya untuk kepentingan rakyat," kata Muzani kepada wartawan, Jumat (25/3/2022).
"Sehingga saya kira pesan presiden itu perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, termasuk dari elite parpol," sambungnya.
Dengan begitu, kata dia, APBN bisa dikonverasi dengan menciptakan lapangan kerja seluas-luas, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi kecil rakyat seperti UMKM.
Menurutnya, kekinian Indonesia saat ini perlu memanfaatkan peluang untuk bisa membangkitkan ekonomi negara pasca pandemi Covid-19. Salah satunya dengan memprioritaskan penggunaan dana APBN terhadap barang-barang dan jasa produk dalam negeri.
"Presiden Jokowi telah memberi instruksi tegas. Harapannya seluruh BUMN dan instansi pemerintah lainnya melaksanakan itu dengan baik dan tertib. Indonesia adalah besar, dengan memprioritaskan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di semua lini pemerintahan, maka itu menjadi sebuah komitmen untuk kita bisa menjadi negara maju dan berdiri di atas kaki sendiri," tuturnya.
Lebih lanjut, Muzani mengatakan kegiatan impor bisa dilakukan apabila kebutuhan barang yang ada di dalam negeri tidak mencukupi. Menurutnya, jika barang atau jasa yang hendak dibeli itu tersedia dan mampu diproduksi di dalam negeri, maka impor tidak boleh dilakukan.
"Konsep ini harus ditumbuhkan dalam stigma dari masing-masing pejabat negara kita. Itu semata-mata demi memberikan insentif bagi pertumbuhan ekonomi negara. Jika itu kesadaran itu bisa tumbuh di dalam diri kita, saya rasa peningkatan APBN kita dari tahun ke tahun yang akan datang akan lebih baik," tandasnya.
Ancaman Presiden
Baca Juga: Ketum PA 212 Minta Jokowi Bertaubat karena Biarkan Penista Agama Tak Tersentuh Hukum
Diketahui, Jokowi tidak segan memberikan ancaman kepada menteri, kepala daerah, kepala lembaga negara dan BUMN untuk diganti apabila tidak menggunakan anggaran dengan membeli produk-produk dalam negeri. Pasalnya, ia merasa jengkel anggaran negara dan daerah malah lebih sering digunakan untuk membeli barang-barang impor.
