Infografis
Suara.com - Presiden Rusia Vladimir Putin akan memenuhi undangan Indonesia untuk menghadiri KTT G20 pada November 2022 di Bali. Tapi sejumlah negara tak menginginkan kehadiran Putin karena invasinya ke Ukraina, bahkan menyerukan agar Rusia dikeluarkan dari G20.
Menurut DPR, bagaimana seharusnya sikap Indonesia sebagai presidensi dalam menghadapi tekanan Barat agar tidak mengundang Putin, bahkan mengeluarkannya dari forum G20?
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin mengatakan untuk memutuskan sikap Indonesia mengundang atau tidak mengundang anggota G20 harus didasarkan pada kesepakatan bersama, tidak bisa dilakukan secara sepihak.
"Soal diundang atau tidak diundang itu kan kolektif kolegial. Jadi, harus ada diskusi dulu intern antar anggota untuk memutuskan Rusia diundang atau tidak," kata Hasanuddin di DPR, Kamis (24/3/2022), kemarin.
Baca Juga: Kapan KTT G20 2022 Akan Digelar di Bali? Indonesia Jadi Presidensi G20, Simak Jadwalnya!
"Kalau keputusannya diundang, ya, silakan. Kalau keputusannya tidak diundang, ya, tidak diundang. Begini, harus berdasarkan kesepakatan."
Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva berkunjung ke DPR, kemarin. Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKB Muhaimin Iskandar yang menerima kunjungan Vorobieva.
Dalam pertemuan itu, Muhaimin menyampaikan harapan Indonesia agar perang segera diakhiri.
Dia juga menyampaikan kekhawatiran perang kedua negara itu memicu perang yang lebih meluas.
"Sikap kita yang paling pokok berharap segera selesai segera mengakhiri perang dan Rusia mengatasi perang dengan cepat dan kemudian rusia memimpin tata dunia baru," katanya.
Baca Juga: Soal Keputusan Undang Putin Di KTT G20 Bali, Legislator PDIP: Harus Ada Kesepakatan Dulu
Usai pertemuan, Muhaimin menyampaikan harapan pemerintah agar Presiden Putin tetap menghadiri KTT G20.
Vorobieva memberikan kepastian bahwa Putin siap menghadiri forum G20.
"Bu Dubes menyatakan bahwa sampai hari ini ada kesiapan dan kesanggupannya untuk hadir," kata Muhaimin.
Sedangkan anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon berharap Indonesia mengambil momentum sebagai presidensi KTT G20 untuk berkontribusi dalam menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina.
Menurut Effendi, Indonesia jangan terpengaruh oleh tekanan Amerika Serikat dan sekutunya yang mendorong agar Rusia dikeluarkan dari kelompok ekonomi G20.
"Janganlah, ya forum itulah yang bisa justru kita manfaatkan," kata Effendi.
"Dan saya justru bersaran Pak Jokowi sekarang mengambil peran, ini kan sudah berjalan hampir November, Desember, Januari, Februari, Maret, udah lima bulan (G20)."
Sebagai tuan rumah KTT G20, Effendi berharap Indonesia jangan hanya berperan sebagai event organizer.
"Nah kalau beliau tidak memanfaatkan, beliau hanya sebagai event organizer dong, masa setingkat event organizer kita, sukses di penyelenggaraan. Kan jabatan beliaukan (sebagai presidensi)," kata dia.
Menurut Effendi akan lebih baik lagi jika Jokowi lebih aktif lagi melakukan pendekatan untuk menciptakan perdamaian Rusia-Ukraina.
"Ya berangkat dong ke Moskow, berangkat ke Polandia kalau nggak bisa masuk ke Kiev, berangkat ke Uni Eropa, lakukan pendekatan, lakukan, beliaukan sebagai presidensi G20," katanya.
Effendi menilai langkah AS dan sekutunya mendorong agar Rusia dikeluarkan dari G20 tidak tepat.
"Nggak bisa dong, kalau kita dalam diplomasi internasional, bermain pendek begitu. Nggak bisa dong. Kita harus berada diposisi yang berjarak sama antara kepemimpinan Barat dan kepemimpinan Rusia," katanya. [rangkuman laporan Suara.com]
