Infografis
Suara.com - Presiden Rusia Vladimir Putin akan memenuhi undangan Indonesia untuk menghadiri KTT G20 pada November 2022 di Bali. Tapi sejumlah negara tak menginginkan kehadiran Putin karena invasinya ke Ukraina, bahkan menyerukan agar Rusia dikeluarkan dari G20.
Menurut DPR, bagaimana seharusnya sikap Indonesia sebagai presidensi dalam menghadapi tekanan Barat agar tidak mengundang Putin, bahkan mengeluarkannya dari forum G20?
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin mengatakan untuk memutuskan sikap Indonesia mengundang atau tidak mengundang anggota G20 harus didasarkan pada kesepakatan bersama, tidak bisa dilakukan secara sepihak.
"Soal diundang atau tidak diundang itu kan kolektif kolegial. Jadi, harus ada diskusi dulu intern antar anggota untuk memutuskan Rusia diundang atau tidak," kata Hasanuddin di DPR, Kamis (24/3/2022), kemarin.
"Kalau keputusannya diundang, ya, silakan. Kalau keputusannya tidak diundang, ya, tidak diundang. Begini, harus berdasarkan kesepakatan."
Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva berkunjung ke DPR, kemarin. Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKB Muhaimin Iskandar yang menerima kunjungan Vorobieva.
Dalam pertemuan itu, Muhaimin menyampaikan harapan Indonesia agar perang segera diakhiri.
Dia juga menyampaikan kekhawatiran perang kedua negara itu memicu perang yang lebih meluas.
"Sikap kita yang paling pokok berharap segera selesai segera mengakhiri perang dan Rusia mengatasi perang dengan cepat dan kemudian rusia memimpin tata dunia baru," katanya.
Baca Juga: Kapan KTT G20 2022 Akan Digelar di Bali? Indonesia Jadi Presidensi G20, Simak Jadwalnya!
Usai pertemuan, Muhaimin menyampaikan harapan pemerintah agar Presiden Putin tetap menghadiri KTT G20.
