Infografis
Suara.com - Anggota Majelis Rakyat Papua, Benny Sweny, mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang masih melanjutkan pengiriman pasukan militer untuk menyelesaikan permasalahan di Papua.
Benny mengatakan hampir tidak ada ruang demokrasi di tanah Papua karena setiap suara penolakan program pemerintah yang muncul pasti akan berhadapan dengan militer, yang terbaru ramai penolakan daerah otonomi baru di Papua.
"Saya tidak tahu apakah Jokowi ini punya pendidikan militer atau apa, sehingga semua yang dia lakukan mengedepankan konvensional appcroach, infrastruktur yang dikedepankan, tapi selalu ruang demokrasi dibungkam, lembaga MRP juga tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pandangan dengan baik," kata Benny dalam jumpa pers, Kamis (24/3/2022).
Dia mengungkit gaya kepimpinan Jokowi ketika menjadi Walikota Solo yang bisa mengedepankan dialog damai dengan pedagang pasar yang akan direlokasi, sementara hal semacam itu tidak bisa Jokowi lakukan pada warga Papua.
Baca Juga: Ketua Dewan West Papua Buchtar Tabuni Diciduk Gegara Keroyok Petugas
"Waktu sebagai Wali kota Solo 50 kali dia datang berdialog ke masyarakat penghuni pasar, kenapa Papua ini dia datang saja ke kunjungan di pinggir jalan bertemu orang, untuk apa? itu tidak ada pengaruhnya bagi orang Papua, tidak menjawab, tidak menghentikan kontak tembak di Nduga, Puncak Jaya, ini tolong dikasih tahu sama Jokowi, pakailah human approach, ini manusia Papua pemilik dan pewaris tanah Papua, jangan semua direspon dengan kekerasan," tegasnya.
Menurutnya, revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang membuat adanya rencana daerah otonomi baru atau pemekaran provinsi di Papua telah mengakibatkan perpecahan warga Papua.
"Pemekaran ini telah melahirkan polarisasi dan marjinalisasi terhadap orang asli papua, ada masyarakat yang pro terhadap otsus, ada yang kontra," ucapnya.
Diketahui, gelombang penolakan terhadap DOB terus berlangsung di Papua, terakhir demonstrasi berujung kericuhan di Kabupaten Yahukimo menewaskan dua orang warga sipil yakni Yakop Deal (30) dan Erson Weipsa (22) yang ditembak aparat.
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri memerintahkan para pejabat utama Polda untuk berangkat ke Yahukimo untuk memeriksa peristiwa penembakan dua demonstran oleh aparat saat unjuk rasa penolakan daerah otonomi baru (DOB) Papua pada Selasa (15/3/2022) kemarin.
Kepala Biro Operasional, Direktur Kriminal Umum, serta Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Papua sudah berangkat ke Yahukimo untuk memastikan anak buahnya menjalankan standar operasional prosedur (SOP) pengamanan demo atau tidak pada Selasa (15/3/2022) kemarin.
“Karo Ops, Dir Krimum dan Kabid Propam saat ini telah tiba di Yahukimo sekitar pukul 13.00 WIT dan akan membantu Kapolres serta melakukan langkah-langkah Kepolisian untuk memastikan SOP yang dilakukan personil di lapangan," kata Kamal, Rabu (16/3/2022).
Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal menyebut hingga saat ini belum dapat dipastikan siapa personal yang menjadi pelaku penembakan demonstran yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia kemarin.
"Masih dilidik," ucapnya.
