Gelombang Protes Makin Masif Bisa Picu Konflik Besar, Majelis Rakyat Papua Minta Pemerintah Setop Rencana DOB

Kamis, 24 Maret 2022 | 15:18 WIB
Gelombang Protes Makin Masif Bisa Picu Konflik Besar, Majelis Rakyat Papua Minta Pemerintah Setop Rencana DOB
Aksi demo penolakan Daerah Otonomi Baru atau DOB di Kabupaten Yahukimo, Papua pada Selasa (15/3/2022) berakhir ricuh. (Dok. Jubir TPNPB-OPM Sebby Sambom )
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Majelis Rakyat Papua (MRP) mengecam tindakan represif aparat negara terhadap warga sipil yang melakukan aksi penolakan Daerah Otonomi Baru di berbagai daerah di Bumi Cendrawasih.

Wakil Ketua I MRP Yoel Luiz Mulait mengatakan kasus bentrok yang mengakibatkan dua orang demonstran DOB yang meninggal dunia tertembak peluru aparat di Yahukimo harus segera diusut tuntas.

"Ini adalah sebuah pelanggaran, sudah tidak ada lagi ruang rakyat untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara bebas, tapi aparat represif melakukan tindakan yang tidak tepat hingga ada korban jiwa," kata Yoel dalam jumpa pers, Kamis (24/3/2022).

Dia menegaskan gelombang penolakan DOB sudah semakin kuat di seluruh Papua, pemerintah diminta untuk menunda pelaksanaan DOB sampai hasil uji materi terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus Papua diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga: Majelis Rakyat Papua: Sampai Tuhan Yesus Datang, Warga Intan Jaya Tegas Tolak Tambang Emas Blok Wabu!

"Jadi ini aksi penolakan yang sudah begitu keras oleh rakyat Papua, mereka tidak menerima, kami ingin mendengarkan alasan Kementerian Dalam Negeri yang terus mendorong daerah otonomi baru, juga dari KSP, kami posisinya ingin mendengar," ucapnya.

"Posisi MRP sudah jelas untuk DOB, kami minta supaya menunggu putusan MK, karena kami tengah melakukan judicial review terhadap perubahan Undang Undang Otsus yang diubah secara sepihak," lanjut Yoel.

Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP) Yoel Luiz Mulait. (Tangkapan layar)
Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP) Yoel Luiz Mulait. (Tangkapan layar)

Yoel menambahkan, rencana DOB oleh pemerintah pusat yang terus mencuat ini membuat masyarakat Papua menjadi terganggu.

"Rakyat ini merasa tidak nyaman, potensi konflik bisa terjadi di mana-mana," tutup Yoel.

Demo Berdarah di Yahukimo

Baca Juga: Senator Otopianus Tebai: Hampir Seluruh Orang Papua Tolak Wacana Pemekaran di Bumi Cenderawasih

Diketahui, gelombang penolakan terhadap DOB terus berlangsung di Papua, terakhir demonstrasi berujung kericuhan di Kabupaten Yahukimo menewaskan dua orang warga sipil yakni Yakop Deal (30) dan Erson Weipsa (22) yang ditembak aparat.

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri memerintahkan para pejabat utama Polda untuk berangkat ke Yahukimo untuk memeriksa peristiwa penembakan dua demonstran oleh aparat saat unjuk rasa penolakan daerah otonomi baru (DOB) Papua pada Selasa (15/3/2022) kemarin.

Kepala Biro Operasional, Direktur Kriminal Umum, serta Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Papua sudah berangkat ke Yahukimo untuk memastikan anak buahnya menjalankan standar operasional prosedur (SOP) pengamanan demo atau tidak pada Selasa (15/3/2022) kemarin.

“Karo Ops, Dir Krimum dan Kabid Propam saat ini telah tiba di Yahukimo sekitar pukul 13.00 WIT dan akan membantu Kapolres serta melakukan langkah-langkah Kepolisian untuk memastikan SOP yang dilakukan personil di lapangan," kata Kamal, Rabu (16/3/2022).

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal menyebut hingga saat ini belum dapat dipastikan siapa personal yang menjadi pelaku penembakan demonstran yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia kemarin.

"Masih dilidik," ucapnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI