Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin pelaksanaan integrasi tarif angkutan umum ibu kota segera dilaksanakan. Namun, program ini terhalang karena tak dapat restu dari DPRD.
Mengetahui hal itu, Anies tak tinggal diam. Ia pun menyurati legislator Kebon Sirih itu agar segera menyetujui kebijakan yang akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu.
Dalam rapat kerja di Komisi B DPRD DKI kemarin misalnya, dewan tak langsung menyetujui program ini karena masih mempertimbangkan banyak hal. Misalnya alasan penentuan tarif, pembagian keuntungan antar moda, hingga batas waktu tiga jam untuk berpindah jenis angkutan.
"Pak Gubernur sudah melayangkan surat, kami berharap dari DPRD itu segera diluncurkan," ujar Syafrin kepada wartawan, Kamis (24/3/2022).
Syafrin mengatakan kondisi tiga moda transportasi, MRT, LRT, dan TransJakarta yang sudah terhubung saat ini membuat integrasi tarif jadi memungkinkan. Pihaknya memang sempat berencana melaksanakan program ini satu tahun lalu.
"Tahun ini sudah siap," jelasnya.
Ia juga menilai integrasi tarif ini sangat membantu masyarakat yang sehari-hari menggunakan transportasi umum lebih dari satu jenis moda. Tarif Rp10 ribu untuk semua jenis dalam waktu tiga jam akan meringankan beban pelanggan.
"Saat belum terjadi integrasi, orang yang akan keluar di satu sistem dia harus tap out, begitu dia tap out itu sudah ada antrian di belakangnya. Berapa waktu yang terbuang misalnya," tuturnya.
"Nah dengan integrasi, yang bersangkutan tidak perlu lagi tap in, tap out untuk keluar masuk di dalam sistem yang sudah terintegrasi. Jadi prinsipnya masyarakat akan memdapatkan manfaat," tambahnya memungkasi.
Baca Juga: Dijodohkan dengan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024, Agus Harimurti Yudhoyono: Kami Menyambut Baik
Usulan Tarif Angkot Diintegrasi
