Infografis
Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mewanti-wanti Komnas HAM yang berencana bertemu dengan berbagai pihak yang pro terhadap kemerdekaan Papua sebagai upaya mediasi menuju dialog damai dengan pemerintah Indonesia.
Menurutnya, upaya tersebut jangan sampai bertolak belakang dengan sikap pemerintah.
Dave mengatakan, niat upaya untuk membuat atau membentuk perdamaian di Papua memang suatu hal yang mulia. Namun menurutnya, sebelum melakukan hal itu Komnas HAM harus ingat status pihak yang akan ditemuinya.
"Sebelum melanjutkan pertemuan dengan tokoh-tokoh atau pun pihak-pihak manapun harus diingat atau harus dilihat statusnya mereka itu apa. Jadi jangan mereka yang sudah disepakati disetempel sebagai teroris dan juga melakukan kegiatan terorisme di tanah Indonesia justru diajak bertemu," kata Dave saat dihubungi, Kamis (24/3/2022).
Dave menyadari memang Indonesia pernah melakukan perdamaian di Aceh yakni dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kala itu juga sudah muncul presiden GAM.
Namun, kata dia, untuk sekarang ini jangan sampai apa yang dilakukan Komnas HAM justru bertolak belakang. Terutama dengan sikap pemerintah.
"Sekarang jangan sampai usaha-usaha pertemuan itu justru bertolak belakang dengan sikap pemerintah," katanya.
Lebih lanjut, Dave berharap upaya Komnas HAM tersebut jangan sampai berubah menjadi hal yang kontraproduktif. Dave juga mengingatkan agar pihak pro Papua Barat harus meletakkan senjata jika memang ingin berdialog.
"Bukannya buat perdamaian tapi justru membuat kontraproduktif dari pada membuat perdamaian tersebut," ujarnya.
"Pihak OPM harus sepakat meletakkan senjata," sambungnya.
Komnas HAM sebelumnya berencana bertemu dengan berbagai pihak yang pro terhadap kemerdekaan Papua sebagai upaya mediasi menuju dialog damai dengan pemerintah Indonesia.
Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan dia akan bertemu dengan Panglima Organisasi Papua Merdeka dan Presiden Sementara Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda.
"Kami terus terang saja, misalnya besok ketua Komnas HAM bertemu panglima OPM, wah ada apa, itu sudah saya sampaikan, nanti jangan kaget kalau saya ketemu panglima OPM, itu bukan dalam rangka apapun, tapi dalam rangka mengajak mereka untuk mau masuk dalam pendekatan dialog, dan tentu saja mengesampingkan pendekatan bersenjata, juga yang di luar negeri yang dianggap sebagai musuh negara, salah satunya Benny Wenda, kami sedang upayakan ketemu dengan Benny Wenda," kata Taufan dalam jumpa pers, Rabu (23/3/2022).
Dia menegaskan pertemuan ini bukan berarti Komnas HAM memihak atau mendukung Papua memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Jadi bagi pihak TNI-Polri kami sudah sampaikan juga dengan Pangdam yang baru, tidak berarti itu menghentikan penindakan hukum, bapak sebagai aparat negara dengan operasi militer selain perangnya menjadi BKO untuk polisi jalan terus, tidak ada masalah, tapi tidak hanya kepada pihak tertentu, tapi juga pihak lain," ucapnya.
Di sisi lain, Komnas HAM juga akan terus berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD demi mencapai upaya damai juga dari pemerintah.
