Infografis
Suara.com - Laporan dugaan skandal kejahatan ekonomi terkait pertambangan di Papua yang menyeret nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, oleh Koalisi Masyarakat Sipil ditolak Polda Metro Jaya.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Advokasi dan Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora.
"Setelah berdebat selama beberapa jam akhirnya pihak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya memutuskan untuk menolak laporan kami," kata Nelson kepada wartawan, Rabu (23/3/2022).
Dia mengatakan Polda Metro Jaya tidak memberikan alasan yang jelas terkait penolakan laporan mereka.
"Alasannya tidak jelas. Kami sudah berdebat tadi soal KUHAP tentang hak menyatakan untuk membuat laporan pidana," kata Nelson.
Nelson pun menduga kuat, kepolisian menolak laporan mereka karena pihak yang dilaporkan seorang Luhut Binsar Pandjaitan.
"Karena kami menduga kuat karena orang yang kami laporkan adalah orang dari bagian kekuasaan. Dan penolakan ini sekaligus juga membuktikan adanya kesenjangan, orang-orang biasa sepeti kita semua, Haris Azhar dan Fatia, ketika berhadapan dengan proses hukum, kita mengalami banyak hambatan contohnya seperi ini (ditolak)," ujarnya.
"Tapi apabila yang melaporkan tindak pidana adalah orang yang menjadi bagian dari kekuasaan, seperti Luhut Binsar Pandjaitan, laporannya sangat cepat diproses," sambungnya.
Atas penolakan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil berencana melayangkan aduan kepada Ombudsman RI.
"Kami akan melaporkan penolakan ini ke Ombudsman RI," kata Nelson.
