"Bukan seperti sekarang baru hari pemungutan suara yang ditetapkan, tahapan program dan jadwal yang belum ada karena peraturan KPU nya yang belum diterbitkan, wacana usulannya langsung ingin meminta penundaan pemilu," katanya.
Lebih lanjut, tahapan pemilu bisa tidak terlaksana karena adanya kondisi kedaruratan atau force majeure
"Nah tahapan pemilu itu bisa tidak terlaksana karena alasan force majeure kedaruratan atupun kondisi force majeure itu diatur di pasal 431 ayat 1 dan pasal 432 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum," katanya.