Infografis
"Sembilan hakim (sama dengan) sembilan tiang konstitusi sendiri-sendiri, maka kadang-kadang posisi pendapat 4 (versus) vs 5. Tapi kalau ada yang absen, maka kalau posisi 4 vs 4, yang jadi penentu dimana pendapat ketua, itulah yang jadi putus lembaga," ucap Jimly.
Kendati demikian kata Jimly di era digital saat ini, posisi Ketua MK tidak lagi signifikan.
"Namun di era media sosial, sekarang kalaupun ada yang tidak bisa hadir, kan bisa bicara lewat telepon atau WA atau vidcon (video conference, maka posisi ketua terkait substansi perkara tidak lagi signifikan, kecuali hanya jadi ketua rapat saja," katanya.
Diminta Mundur dari MK
Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyarankan agar Anwar mundur dari jababannya tak hanya sebagai ketua, tetapi mundur sebagai hakim konstitusi, setelah menikah.
"Dengan segala hormat saya kepada pak Anwar, itu hak dia sebagai seorang manusia. Saya berpendapat memang pilihan terbaik bagi beliau adalah meninggalkan jabatan itu, tidak saja sebagai ketua, tetapi hakim konstitusi," ujar Margarito saat dihubungi Suara.com, Selasa, kemarin.
Margarito mengatakan bahwa saran agar Anwar mundur dari MK setelah menikah, karena yang dilakukan MK adalah mengadili Undang Undang, yang merupakan produk kebijakan Presiden bersama DPR. Sehingga kata Margarito, sulit untuk meminta Anwar untuk bersikap obyektivitas.
"Mengapa? yang diadili dari hari ke hari itu adalah tindakan presiden. UU itu tindakan presiden bersama-sama dengan DPR. Terlalu sulit kita meminta pak Anwar menyajikan obyektiftasnya di tengah dia sebagai ipar dari presiden yang membuat UU," ucap dia.
