Cek Fakta
Suara.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sadar betul bahwa sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Di masa pandemi Covid-19, jumlah UMKM terus meningkat. Hal ini membuat Pemkot Surabaya berupaya untuk terus berinovasi untuk menjawab sejumlah tantangan yang ada.
Terbaru, pemkot menjalin sinergi dengan puluhan hotel berbintang di Kota Pahlawan. Sinergi itu berupa komitmen dukungan penggunaan produk UMKM dan memberdayakan minimal 50 persen pekerja dari masyarakat setempat.
Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (NKB) antara Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dengan perwakilan dari 46 hotel se-Kota Pahlawan. Penandatanganan ini berlangsung di halaman Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (18/3/2022).
"Dengan kekuatan yang luar biasa antara pemerintah kota dengan semua stakeholder, maka saya yakin, kemiskinan, pengangguran dan permasalahan di Kota Surabaya bisa kita selesaikan dan lewati," kataEri.
Baca Juga: Telkom Hadirkan Creative UMKM Talks untuk Memotivasi UMKM Agar Bertahan di Era Pandemi
Sebagai upaya menggeliatkan sektor perekonomian, pemkot terus membuka kesempatan lebar bagi setiap investor yang ingin menanamkan modalnya di Surabaya. Tentu saja dengan kemudahan akses perizinan dan infrastruktur yang memadahi, Kota Pahlawan menjadi salah satu destinasi primadona investasi di Indonesia.
"Membangun kota arus dengan kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, kalau ada investasi masuk, jangan pernah ganggu investasi di Surabaya. Tapi ketika investasi itu ada, maka secara otomatis saya sampaikan harus bisa menarik warga sekitarnya," tambahnya.
Saat ini, sejumlah rencana investasi telah siap direalisasikan. Kota Surabaya juga tetap konsisten mencatatkan diri sebagai destinasi investasi utama di Indonesia. Bahkan pada tahun 2021, capaian investasi di Surabaya mencapai Rp29,22 triliun dan menjadi yang tertinggi kedua di Indonesia.
”Investor yang masuk ke Surabaya pastinya akan membutuhkan mitra untuk menunjang supply chain bisnis maupun operasional perusahaannya. Di situlah pintu kolaborasi dengan UMKM terbuka dan akan kami fasilitasi,” paparnya.
Salah satu bentuk kemitraan tersebut telah ditunjukkan oleh 46 hotel di Surabaya, puluhan akomodasi jasa penginapan siap melengkapi kebutuhan hotelnya dengan produk-produk UMKM kebanggaan Kota Pahlawan, termasuk melengkapi kebutuhan tenaga kerja minimal 50 persen berasal dari warga Surabaya.
Baca Juga: Total Nasabah Holding Ultra Mikro per Desember 2021 Tembus 25,2 Juta Nasabah
Meski begitu, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu juga meminta, agar setiap produk UMKM juga memperhatikan harga maupun kualitasnya. Setiap produk UMKM yang dikirim sesuai dengan kebutuhan dan standar yang diinginkan pihak hotel.
"Karena itu, pemkot membantu meningkatkan kemampuan dari UMKM kita, sehingga produknya bisa diambil oleh hotel-hotel sesuai standarnya," ujar dia.
Wali Kota Eri Cahyadi memastikan, Pemkot Surabaya tak sekadar memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM. Bahkan melalui Surabaya Kriya Gallery (SKG), UMKM diberi pembinaan agar kualitasnya naik kelas.
Ada pendampingan, riset pasar, hingga product development dilakukan melalui SKG. Oleh sebab itu, pemkot juga melakukan kurasi kepada setiap produk UMKM yang akan dihadirkan di hotel Surabaya.
"Seperti sandal hotel, makanan kecil (kue), kebutuhan seperti sabun, tusuk gigi itu semuanya bisa dipenuhi Pemkot Surabaya. Juga ada sayur-sayuran. Setelah itu, tenaga kerjanya minimal 50 persen harus orang Surabaya dan ini semua harus disepakati," harap dia.
Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (DKKORP) Surabaya, Wiwiek Widayati menjelaskan, penandatanganan kerja sama bertujuan untuk mengoptimalisasi penggunaan produk UMKM dan memberdayakan masyarakat sekitar. Ini sebagaimana bentuk tanggung jawab pemkot dan stakeholder dalam meningkatkan pembangunan perekonomian Kota Surabaya.
"Kerja sama ini bertujuan untuk menguatkan koneksi antara UMKM dengan pihak hotel agar lebih optimal," kata Wiwiek.
Adapun bentuk sinergi kerja sama ini adalah berupa penyediaan barang-barang kebutuhan hotel dari pelaku UMKM Surabaya. Misalnya, seragam batik untuk karyawan hotel, sandal hotel untuk tamu atau pengunjung, hingga makan-minum maupun perlengkapan penunjang kamar hotel atau amenities.
"Hotel juga memprioritaskan untuk mengupayakan penyerapan tenaga kerja yang ber-KTP Surabaya kurang lebih sedikitnya 50 persen menjadi karyawan-karyawati di hotel," jelas dia.
Menurut Wiwiek, 46 hotel yang menandatangani perjanjian kerja sama itu masih sebagian kecil dari sekitar 240 hotel di Kota Surabaya. Secara bertahap, dia memastikan, pemkot akan menjalin sinergi untuk menjembatani UMKM dengan seluruh hotel yang ada di Kota Pahlawan.
"Setelah kerja sama ini, maka ditindaklanjuti penandatanganan kerja sama (PKS), sedangkan untuk hotel-hotel yang lain, akan kami proses secara bertahap," imbuhnya.
Adapun ke 46 hotel yang telah melakukan penandatanganan kerja sama tersebut terdiri dari, Hotel Oakwood Hotel And Residence, Hotel Double Tree, Hotel Tunjungan, Hotel Mercure Grand Mirama, Hotel Country Heritage Resort, Hotel Bisanta Bidakara, Hotel Elmi, Hotel Gunawangsa Manyar, Hotel Vasa, Hotel Java Paragon, Hotel Aria Centra Surabaya, Hotel Grand Inna Tunjungan, Hotel Santika Premiere Gubeng, Hotel Arcadia, Hotel Verwood Surabaya, Hotel Crown Prince, Hotel Harris Gubeng, Hotel Ciputra World, Hotel Varna, Hotel Bekizaar dan Hotel G Suites.
Ada pula Hotel Garden Palace, Hotel Midtown Residence, Hotel Grand Dafam, Hotel Sahid Surabaya, Hotel Midtown, Aston Inn, Hotel Ibis Surabaya City Center, Hotel Yello, Ibis Budget Diponegoro, Hotel Pop Gubeng, Hotel Narita, Hotel Pesonna, Pop Stasiun Kota, Hotel Pop Diponegoro, Hotel Istana Permata Ngagel, Istana Permata Dinoyo, Hotel Cleo Business Jemursari, Hotel Max One, Hotel Gunawangsa Merr, Hotel 88 Embong Malang, Hotel V3 (Vini, Vidi, Vici), Hotel Oval, Hotel Grand Surabaya, Deka dan Gold Vitel.
Wiwiek menambahkan, dalam PKS itu akan diatur lebih teknis mengenai kerja sama dan hak dan kewajiban antar kedua belah pihak, termasuk di dalamnya diatur mengenai kualitas, harga, serta produk yang menjadi kebutuhan dari setiap hotel.
"Karena kualitas dan harganya juga harus sesuai kebutuhan hotel. Jadi (PKS) untuk memastikan kembali bahwa produk UMKM itu sesuai dengan kebutuhan dan standar hotel," tambahnya.
Di tempat terpisah, Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Jawa Timur, Dwi Cahyono menerangkan, sebelum pandemi Covid-19, pihaknya telah mendorong destinasi wisata hotel maupun restoran agar mendukung produk UMKM setempat. Artinya, kebutuhan hotel dan restoran di setiap kabupaten/kota itu dapat disuplai dari pelaku UMKM setempat.
"Kita mendukung sekali. Cuma karena pandemi, memang kondisinya sekarang tidak seperti sebelumnya. Karena itu harus betul-betul banyak komunikasi antara UMKM dengan PHRI," kata Dwi Cahyono.
Namun demikian, Dwi juga mengingatkan kepada para pelaku UMKM, agar pertama, memperhatikan segi kualitas dan harga, termasuk pula konsistensi terhadap keberlanjutan produk tersebut.
“Jangan sampai sekarang (produk) sudah kita sebarkan, terus berhenti atau beralih ke bidang lain. Ketika sudah ada MoU (Memorandum Of Understanding), maka kita harus konsisten," pesan dia.
Di sisi lain, pihaknya pun berharap, sektor pariwisata khususnya di Jawa Timur dan Surabaya dapat terus kondusif di segala bidang. Dia juga mendorong agar kerja sama ini dapat menjadi satu jaringan. Artinya, MoU antara pelaku UMKM dengan pihak hotel tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri, kita harus menjadi menjadi satu jaringan dan konsisten terus dilakukan. Apalagi dengan dibukanya Bandara Juanda untuk Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN), maka kita harus persiapkan semuanya bersama-sama,” pungkas dia. (adv)
