Infografis
Suara.com - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta berencana memanggil kontraktor revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Pasalnya, bangunan hasil proyek itu setelah sebagian jadi, tidak sesuai dengan kenginan para seniman.
Anggota DPRD DKI fraksi PDIP, Jhonny Simanjuntak mengatakan pihaknya ingin meminta hasil Focus Group Discussion (FGD) antara Jakpro dengan para seniman yang pernah dilakukan. Setelah itu, ia akan menanyakan mengapa Jakpro tak mengerjakan sesuai masukan dari para seniman.
"Kami nanti akan memanggil Jakpro ke fraksi PDI Perjuangan. Kami minta hasil FGD dengan para seniman itu dilaksanakan," ujar Jhonny saat dikonformasi, Rabu (23/3/2022).
Tak hanya itu, sesuai dengan tuntutan para seniman, pihaknya akan mempertanyakan mengenai pengelolaan TIM setelah revitalisasi nanti. Para seniman ingin wewenang ini tak dipegang oleh Pemprov DKI maupun Jakpro.
"Kalau pengelolaannya oleh Jakpro kan repot. Zaman bang Ali Sadikin kan seperti itu, seniman diberikan kesempatan mengelola. Karena TIM kan sebagai etalase seni dan tempat produksi seni," tuturnya.
Jhonny tak merinci kapan pemanggilan anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu akan dilakukan. Namun, ia meyakini undangan akan diberikan dalam waktu dekat.
"Ya dalam waktu dekat lah kami akan manggil Jakpro," pungkasnya.
Sebelumnya, pembangunan revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) kembali dikeluhkan oleh para seniman. Pasalnya, sejumlah bangunan hasil pengerjaan dianggap tidak sesuai dengan keinginan para seniman.
Revitalisasi pusat kesenian di Jakarta yang dimulai pada tahun 2019 itu sempat menuai polemik. Para seniman yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (FSPTIM) sempat menentang proyek itu.
Baca Juga: Keinginan Tidak Diikuti, Proyek Revitalisasi TIM Kembali Dikeluhkan Para Seniman
Pasalnya, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku kontrakor dinilai melakukan komersialisasi dengan berencana membangun hotel dan tempat mewah lainnya di lokasi. Pembangunan bahkan sempat dihentikan hingga disorot DPR RI.
