Infografis
Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB mempercayakan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo terkait reshuffle kabinet. Jokowi diberi keleluasaan untuk mengevaluasi para pembantunya.
"Reshuffle hak prerogratif presiden terserah pak presiden mau melakukan reshuffle atau tidak," kata pengurus DPP PKB, Luqman Hakim saat dihubungi, Rabu (23/3/2022).
Menurut Luqman, PKB tidak akan melakukan intervensi terhadap Jokowi sebagai kepala negara dalam urusan perombakan kabinet. PKB akan percayakan kepada Jokowi terkait hal tersebut.
"Sepenuhnya PKB mempercayakan kepada presiden untuk mengevaluasi pembatu-pembantunya. Kalau presiden merasa ... dengan seluruh pembantunya ini tentu tidak ada alasan," tuturnya.
Sementara itu di sisi lain, jika Presiden ingin mengisi pos-pos atau kursi-kursi menteri yang kosong, Luqman menilai hal itu wajar dilakukan.
"Kalau untuk mengisi struktur wakil menteri yang perpresnya sudah ada, menurut kita wajar saja presiden bila melakukan itu mengisi pos-pos wakil menteri itu," imbuhnya.
Diketahui, sempat beredar kabar Presiden Jokowi bakal merombak atau reshuffle kursi Kabinet Indonesia Maju pada hari ini Rabu, 23 Maret 2022 yang bertepatan dengan Rabu Pon.
Kabar yang dimaksud itu ialah Jokowi hendak mereshuffle dua kursi menteri. Menteri pertama ialah Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Dari isu itu disebutkan kalau Tito digantikan oleh eks Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto. Kemudian, menteri selanjutnya ialah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
Baca Juga: Hari Ini Rabu Pon, Pengamat Ungkap Dua Hal Jadi Momentum Jokowi Reshuffle Kabinet
Pandangan Analis
Sebelumnya pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komaruddin menilai saat ini menjadi momen yang tepat bagi Jokowi untuk menggantikan Lutfi dengan sosok baru. Ujang menerangkan kalau tugas dari menteri perdagangan ialah mengamankan pasokan serta harga-harga bahan pokok stabil dan terjangkau.
Sementara saat ini, masyarakat tengah dipusingkan dengan minyak goreng yang langka. Meskipun sudah tidak langka, harga minyak goreng kemasan malah melambung naik.
Menurut Ujang, Lutfi gagal mengamankan ketersediaan minyak goreng apalagi melawan para mafianya.
"Sangat tepat Jokowi melakukan reshuffle. Karena Mendag yang harus bertanggung jawab atas langka dan mahalnya minyak goreng," kata Ujang dihubungi Suara.com, Senin.
