Infografis
Suara.com - Wacana Pemilu 2024 diundur menjadi topik panas belakangan ini. Padahal regulasi sudah jelas, sudah ada ketentuan penyelenggaraan pemilu, bahkan KPU sudah memegang tanggal pelaksanaan pemilihan umum ini.
Semakin hari bukannya mereda tapi malah makin 'liar' bagai bola salju yang bergulir.
Tokoh-tokoh yang diduga bermain di wacana penundaan pemilu juga semakin terang-terangan.
Sebut saja Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim punya 'big data' tentang jumlah pendukung penundaan pemilu.
Baca Juga: Menikahi Adik Jokowi, Pakar Hukum Tata Negara Sarankan Ketua MK Anwar Usman Mundur
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga 'tipis-tipis' menyebut banyak pihak yang ingin pemilu atau pilpres ditunda, pendek kata, Jokowi terus lanjut walaupun masa jabatan sudah habis.
"Saya sedikit mengomentari begini, kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," kata Bahlil seperti dikutip dari WartaEkonomi -- jaringan Suara.com, Selasa (22/3/2022).
Penundaan Pemilu Sangat Berbahaya
![Seorang pewarto foto menunjukan surat suara saat mengikuti simulasi proses pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang digelar di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa (22/3/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/03/22/61120-kpu-simulasi-pemilu-2024.jpg)
Dr Syahril Siddiq (Associte Peneliti LP3ES) dalam diskusi LP3ES Twitter Space – Didik J Rachbini “Wacana Tunda Pemilu: Manipulasi Big Data?” juga “mengamini” apa yang Bahlil katakan yang mana ada faktor pengusaha dibalik rencana penundaan pemilu.
“Wacana penundaan pemilu dan tiga periode presiden lebih terlihat berasal dari kepentingan pengusaha,” ucap Syahril.
Baca Juga: Jokowi Undang Menteri Ratas di Rabu Pon Besok, Tapi Disebut Bukan Untuk Reshuffle Kabinet
Dirinya juga mengatakan bahwa wacana penundaan pemilu ini harus ditekan karena sangat berbahaya untuk bangsa.
Selain diduga hanya pengusaha yang mendapat untung, Syahril juga menekankan bahwa penundaan ini akan semakin memperuncing segregasi sosial di masyarakat (Kadrun, cebong, kampret).
“Tentunya hal itu tidak sehat bagi demokrasi di Indonesia. Bagaimanapun pemilu 2024 harus tetap dilaksanakan, karena tidak ada alasan untuk menunda pemilu,” katanya.
Menurut peneliti ini, pemilu 2024 diharapkan bisa mencegah atau memperbaiki polarisasi yang selama ini sudah terjadi.
