Infografis
Suara.com - Wacana penundaan pemilu 2024 terus menggema dan menjadi perbincangan publik.
Para elite politik terus menyuarakan tentang penundaan pemilu 2024.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan hal tersebut membuat nasib rakyat terancam.
Burhanuddin menjelaskan, ruginya pada taraf yang paling dasar terkait pejabat publik mendapatkan mandat demokratik apabila pemilu ditunda.
"Maka Presiden, DPR, DPD, termasuk kepala daerah tidak punya mandat demokratik untuk mengelola hidup publik," kata Burhanuddin, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Selasa (22/3/2022).
Sebab, masa jabatan masing-masing pejabat akan berakhir setelah lima tahun sejak dilantik.
Burhanuddin kemudian mengatakan, kalau misal jabatan mereka diperpanjang melalui penundaan pemilu pertanyaan yang wajib kita ajukan adalah mereka mewakili siapa?
Padahal, pemilu merupakan satu-satunya mekanisme demokrasi.
"Nah kalaupun mereka tunda pemilu, apa dasar publik atau rakyat mengikuti perintah dan kewenangan yang mereka punya?" ujarnya.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, mayoritas publik setuju pemilu tidak ditunda.
Sementara, hanya seperempat warga yang setuju pemilu ditunda.
Mereka beralasan pemilu ditunda karena pandemi atau pemulihan ekonomi.
Sebelumnya, Menko Marves juga blak-blakan terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
Luhut mengatakan, alasan penambahan tiga tahun masa pengabdian Jokowi karena kinerjanya yang dinilai baik, pribadinya, capaian yang bergerak naik, hingga situasi yang terjadi sekarang ini.
Selain itu, Luhut juga mengaku memiliki data dari rakyat Indonesia yang menginginkan agar Pemilu 2024 ditunda pelaksanaannya.
