Ia menegaskan bahwa wacana penundaan Pemilu juga jelas bertentangan dengan konstitusi.
"Ada pasal 22 e ayat 1 undang-undang dasar 1945, yang kemudian menjelaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara luber (Langsung, Umum, Bersih), Jujur, Adil, setiap lima tahun sekali."