Infografis
Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung konflik yang terjadi di negara-negera di dunia dalam pidato pembukaan di pertemuan Majelis Inter Parliamentary Union ke-144. Di antara negara-negara di dunia, Puan menyebutkan Ukraina, Palestina dan Myanmar.
Mulanya, Puan mengatakan bahwa Majelis IPU ke-144 dapat menjadi momentum bagi Parlemen untuk menyebarkan budaya damai (culture of peace) yang selalu mempromosikan toleransi, dan dialog, serta menolak kekerasan.
"Tentunya melalu budaya damai, kita mengharapkan perang di Ukraina segera berakhir, (tidak) dilakukan gencatan senjata, dan diberikannya akses bantuan kemanusiaan," kata Puan dalam pidatonya, Minggu (20/3/2022).
Puan menegaskan perlu diteguhkannya penghormatan kepada hukum internasional, piagam PBB, dan integritas teritori.
Baca Juga: Buka Sidang ke-144 IPU di Bali, Presiden Jokowi Singgung Pendanaan Iklim
Kendati sedang konflik Ukraina dan Rusia sedang menjadi sorotan, Puan meminta agar konflik di negara lain tidak dilupakan begitu saja.
Di mana, Puan berharap upaya penyelesaian damai juga harus dilakukan terhadap negara-negara lain, semisal Palestina dan Myanmar.
"Kita jangan melupakan untuk menyelesaikan konflik di berbagai belahan bumi lainnya. Pertemuan ini juga perlu mendesak tercapainya kemerdekaan penuh Palestina. Terkait situasi di Myanmar, kita dapat mendorong agar Myanmar kembali ke jalan demokrasi," tutur Puan.
Sebelumnya Puan berujar Majelis IPU ke-144 berperan penting untuk membangun dialog antar Parlemen. Hal ini juga berguna untuk membangun jembatan bagi negara yang memilliki perbedaan pandangan.
Sesuai tujuan IPU, Puan mengajak agar kesempatan pertemuan Parlemen seluruh dunia dijadikan momentum untuk memperkuat demokrasi, perdamaian, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan.
"Upaya memperkokoh fondasi demokrasi diperlukan karena di saat pandemi, demokrasi di berbagai negara mengalami tantangan," kata Puan.
Baca Juga: Ajang MotoGP di Sirkuit Mandalika Diklaim Pulihkan Ekonomi NTB, Ini Kata Ketua DPR RI Puan Maharani
"Di tingkat internasional, kita juga perlu memperjuangkan demokratisasi berbagai badan internasional agar lebih menjamin keterwakilan dan suara negara berkembang," tandasnya.
