Infografis
Suara.com - Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Sasmito Madrim mengatakan, isu penundaan Pemilu 2024 merupakan wacana yang serius, sistematis dan terstruktur. Sebab wacana jabatan presiden tiga periode dan penundaan Pemilu 2024 digulirkan oleh menteri kabinet Presiden Joko Widodo.
"Karena ketika diwacanakan yang pertama itu jabatan 3 periode kemudian bergulir melalui penundaan pemilu 2024 melalui menteri Jokowi atau tiga ketua umum partai politik pendukung pemerintah," kata Sasmito dalam siaran pers bertajuk Bunyikan Tanda Bahaya secara virtual, Sabtu (19/3/2022).
Bahkan kata dia salah satu ormas keagamaan yang cukup besar juga menyetujui wacana penundaan Pemilu 2024. "Tentu ini hal yang serius tidak boleh dipandang main-main," ujar dia.
Ia pun membayangkan penundaan Pemilu 2024 disetujui sama saja seperti kembali ke era orde baru. Pasalnya masa jabatan presiden tidak dibatasi.
Baca Juga: Ketua YLBHI: Penundaan Pemilu 2024 Adalah Rencana Busuk, Bau Bangkainya Sudah di Depan Mata
"Ini saya membayangkan kita sedang berdiri di depan gerbang, begitu wacana disetujui maka kita kembali ke era sebelumnya era orde baru," papar dia.
Sasmito kemudian mengingatkan pers di era Presiden Soeharto. Di awal kepemimpinannya, Soeharto mencabut aturan pembredelan media massa. Namun ketika konsolidasi politik dan mesin order baru sudah mulai memiliki kekuatan penuh, Soeharto melakukan pembredelan media massa.
"Soeharto melakukan apa yang dilakukan oleh pemerintah orde lama Bung Karno yang melakukan pembredelan, juga pembredelan dilakukan rezim kolonialisme Belanda pada saat itu," tutur Sasmito.
Ia pun membandingkan rezim Soeharto dengan rezim Jokowi saat di awal-awal menjabat sebagai Presiden.
"Di awal ketika konsolidasi kekuatan belum terbentuk, dia (Jokowi) memberikan ruang yang sehat bagi pers. Tapi begitu konsolidasi sosial politik ekonomi terbentuk itu kemudian berbalik arah mengekang pers, membatasi dan sebagainya," ungkap dia.
Baca Juga: Besok Jokowi Akan Nonton Langsung Balapan MotoGP di Mandalika
Jika Jokowi sebagai Presiden berjalan sesuai konstitusi, seharusnya ia menegur para menteri kabinet yang mewacanakan isu penundaan Pemilu 2024.
"Bahkan tiga ketua parpol juga bisa diajak diskusi ditegaskan kalau memang dia menolak atau berjalan di atas konstitusi," katanya.
