Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) blak-blakan membahas tentang korupsi di DKI Jakarta. KPK menyampaikan potensi kebocoran anggaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tergolong tinggi.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, potensi terjadinya korupsi disebabkan karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD DKI yang besar.
"Potensi terjadinya kebocoran tentu saja dengan jumlah APBD yang besar itu juga tinggi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberikan sambutan pada bimbingan teknis integritas keluarga ASN di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (17/3/2022).
Menurutnya, besaran APBD DKI sama dengan seluruh provinsi di Sumatera atau gabungan APBD Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Baca Juga: KPK Minta Seluruh BUMD DKI Tandatangani Komitmen Pemberantasan Korupsi
Berdasarkan pemetaan KPK, celah terjadinya korupsi paling banyak di sektor pengadaan barang dan jasa. Kemudian kemungkinan korupsi juga bisa terjadi dalam perizinan hingga aksi jual beli jabatan.
Di DKI Jakarta, lanjut Marwata, anggaran pengadaan barang dan jasa terbilang tinggi dari total APBD DKI sekitar Rp80 triliun. Ia meminta Pemprov DKI melakukan pengawasan ketat terutama terkait pengadaan barang dan jasa.
Adapun lelang jabatan di DKI memang sudah diadakan secara terbuka. Namun di banyak daerah, aksi jual beli jabatan masih kerap ditemukan.
Untuk itu, KPK menekankan pentingnya pendidikan integritas dari sumber daya manusia/SDM di Pemprov DKI Jakarta yang dimulai dari keluarga para pejabat.
KPK juga membuat program bimbingan teknis soal integritas kepada para pejabat DKI mulai dari wali kota, bupati hingga para kepala dinas dan keluarganya meliput suami atau istri pejabat.
"Bagaimana KPK mencegah terjadinya penyimpangan tersebut? Salah satunya membangun budaya integritas di lingkup keluarga sebagai lingkup paling kecil, contohnya harus ada kerja sama antara suami istri," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengharapkan program bimbingan teknis tersebut diharapkan integritas keluarga pejabat DKI itu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
"DKI Jakarta memang memiliki anggaran segitu besar, cukup menggoda bagi jajaran semua. Kami bersyukur alhamdulillah sejauh ini di lingkungan pejabat masih bisa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik," ujar Riza Patria.
