Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Jawa Barat, Mochtar Mohamad mempertanyakan klaim Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut 110 warga mendukung penundaan Pemilu 2024 berdasarkan big data. Yang disampaikan Luhut melampaui tugasnya sebagai Menko Marves.
Pernyataan Luhut tersebut juga dianggapnya bertentangan dengan keputusan pemerintah. Pemerintah, DPR RI, KPU serta Bawaslu sudah memutuskan pemilu digelar pada 14 Februari 2024.
Seraya dengan itu, Mochtar melihat dari hasil survei SMRC yang dirilis pada 17 Maret, terdapat 84,4 persen responden yang juga pengguna media sosial menolak adanya penundaan pemilu.
"Lalu big data yang dipakai LBP itu apa dan dari mana?" kata Mochtar saat memberikan arahan kepada Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi, dan pimpinan DPC se-Jawa Barat pada Jumat (18/3/2022).
Mochtar menganggap seharusnya Luhut fokus pada mencegah pencurian kekayaan laut Indonesia serta mendorong para investor untuk investasi di IKN Nusantara sehingga tidak seluruhnya menggunakan APBN. Menurutnya wacana penundaan Pemilu 2024 justru merugikan Presiden Jokowi.
"Isu penundaan pemilu merugikan Presiden Jokowi dan terkesan LBP mencampuri urusan menteri di luar tupoksinya. Ada persepsi menteri segala urusan, bahkan terkesan mendikte Presiden," tuturnya.
Di samping itu, Mochtar meminta seluruh mesin partai terus menggelar pelatihan penggalangan, penguasaan teritorial yang diikuti oleh ranting dan anak ranting mulai April 2022.
"Pelatihan tersebut dilakukan sesuai dengan Renstra Pemilu 2024 baik persiapan Pilpres Pileg dan Pilkada 2024," katanya.
Mengenai persiapan Pilpres 2024, ia menegaskan kepada seluruh kader untuk menyosialisasikan calon presiden dan wakil presiden dari kader partai PDI Perjuangan.
Baca Juga: Pengamat: Penundaan Pemilu 2024 Merupakan Pengkhianatan Reformasi Total
"Tentunya kawan-kawan sudah bisa mensosialisasikan capres/cawapres berasal dari kader partai. Seperti Mbak Puan Maharani, Mas Ganjar Pranowo."
