Infografis
Suara.com - Ketua Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan atau TP3 Laskar FPI, Abdullah Hehamahua mendesak Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan ulang terhadap kasus unlawful killing laskar FPI.
Permintaan Abdullah tersebut merespons vonis bebas terhadap Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella dalam perkara Unlawful Killing laskar FPI oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan, Jumat (18/3/2022).
"Iya kami akan minta Komnas HAM untuk memproses kembali melakukan proses penyidikan ulang," kata Abdullah saat dihubungi, Jumat sore.
Komnas HAM memang sebelumnya pernah melakukan pengusutan terhadap kasus peristiwa berdarah di KM 50 To Jakarta-Cikampek tersebut. Bahkan hasil rekomendasi pengusutan tersebut telah dilaporkan Komnas HAM ke presiden.
Namun, menurut Abdullah, pengusutan yang pernah dilakukan Komnas HAM belum jelas. Ia meminta agar kasus tersebut dibawa ke Pengadilan HAM.
"Apa yang dilaporkan oleh Komnas HAM kepada presiden tahun lalu itu bukan proses penyelidikan pro justisia, itu hanya proses pemantauan seperti yang dilakukan oleh polisi di KM 50," tuturnya.
"Maka dari itu Komnas HAM harus melakukan proses penyelidikan pro justisia menurut KUHAP hasilnya itu akan dibawa ke pengadilan HAM," sambungnya.
Vonis Bebas
Majelis hakim, dalam putusannya menyatakan, Briptu Fikri terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sehingga membuat orang meninggal dunia sebagaimana dakwaan primer. Meski demikian, keduanya tidak dapat dijatuhi hukuman karena alasan dan pemaaf merujuk pleidoi kuasa hukum.
"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer. Menyatakan perbuatan terdakwa Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin sebagai dakawan primer dalam rangka pembelaan terpaksa melapaui batas, tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan pemaaf," kata hakim ketua Muhammad Arif Nuryanta.
Atas hal itu, majelis hakim memerintahkan untuk membebaskan kedua terdakwa dari segala tuntutan. Lalu, memerintahkan barang bukti dikembalikan penuntut umum.
"Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan, memulihkan hak-hak terdakwa. Menetapkan barang bukti seluruhnya dikembalikan ke penuntut umum," ujarnya.
Fikri dan Yusmin dinyatakan melanggar Pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Putusan terhadap Fikri dan Yusmin jauh lebih ringan ketimbang tuntutan enam tahun penjara yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tuntutan terhadap Fikri dan Yusmin dibacakan JPU pada sidang, Selasa (22/2) lalu.
Dalam tuntutannya, JPU menyatakan jika Briptu Fikri dan Ipda Yusmin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang ada. Atas hal itu, JPU meminta agar majelis hakim menghukum Fikri dengan hukuman enam tahun penjara.
