Infografis
Suara.com - Ketua Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan atau TP3 Laskar FPI, Abdullah Hehamahua menilai bahwa vonis bebas terhadap Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella dalam perkara Unlawful Killing, merupakan tragedi besar bagi Indonesia. Menurutnya, vonis bebas terhadap dua anggota kepolisian tersebut menandakan bahwa sejak awal sudah ada sadiwara yang terskenario.
"Waduh ini tragedi besar untuk Indonesia, enam orang dibunuh secara zalim, tidak berperikemanusiaan dibebaskan begitu saja," kata Abdullah saat dihubungi, Jumat (18/3/2022).
Menurut eks penasehat KPK ini, vonis bebas pelaku pembunuhan Laskar FPI tersebut justru menjadi indikator ada skenario yang dijalankan sejak awal. Ia curiga dua terdakwa tersebut bukan otak sebenarnya.
"Yang pasti bahwa itu fatal sekali dan itu merupakan indikator buat saya, TP3 bahwa ini adalah sandiwara skenario karena hakim mungkin tahu bahwa mereka itu cuma katakanlah bumper dari pihak tertentu," ujarnya.
Lebih lanjut, Abdullah menyampaikan, seharusnya memang sejak awal pelaku penembakan laskar FPI tersebut diadili di pengadilan khusus HAM. "Sebenarnya harus diproses oleh Komnas HAM jadi dibawa ke pengadilan HAM," tututrnya.
Vonis Bebas
Majelis hakim dalam putusannya menyatakan, Briptu Fikri terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sehingga membuat orang meninggal dunia sebagaimana dakwaan primer. Meski demikian, keduanya tidak dapat dijatuhi hukuman karena alasan dan pemaaf merujuk pleidoi kuasa hukum.
"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer. Menyatakan perbuatan terdakwa Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin sebagai dakawan primer dalam rangka pembelaan terpaksa melampaui batas, tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan pemaaf," kata hakim ketua Muhammad Arif Nuryanta.
Atas hal itu, majelis hakim memerintahkan untuk membebaskan kedua terdakwa dari segala tuntutan. Lalu, memerintahkan barang bukti dikembalikan penuntut umum.
"Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan, memulihkan hak-hak terdakwa. Menetapkan barang bukti seluruhnya dikembalikan ke penuntut umum," ujarnya.
Fikri dan Yusmin dinyatakan melanggar Pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Vonis Lebih Ringan
Putusan terhadap Fikri dan Yusmin jauh lebih ringan ketimbang tuntutan Jaksa Penuntut Umum/JPU enam tahun penjara. Tuntutan terhadap Fikri dan Yusmin dibacakan JPU pada sidang, Selasa (22/2) lalu.
Dalam tuntutannya, JPU menyatakan jika Briptu Fikri dan Ipda Yusmin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang ada. Atas hal itu, JPU meminta agar majelis hakim menghukum Fikri dengan hukuman enam tahun penjara.
"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama enam tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan," ucap JPU, Selasa lalu.
Meski tuntutan terhadap Fikri dan Yusmin sama, JPU menguraikan perbedaan hal yang memberatkan dan meringankan tuntuan keduanya.
