Infografis
Suara.com - Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella, dua terdakwa kasus Unlawful Killing Laskar FPI divonis bebas. Putusan itu disampaikan oleh majelis hakim dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (18/3/2022) hari ini.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto mengatakan, kelemahan ada di Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebab, tuntutan kepada Fikri dan Yusmin begitu rendah -- dan harus melakukan banding.
"Bahwa kemudian hakim memvonis tidak sesuai harapan publik itu soal lain. Apalagi sampai memutus bebas. Artinya ada kelemahan dalam tuntutan Jaksa. Makanya jaksa harus melakukan banding," kata Bambang kepada Suara.com.
Bambang melanjutkan, keputusan pengadilan harus dihormati dan disepakati.
Dia menyebut, proses pengadilan ini harus di apresiasi apapun itu keputusannya.
"Karena semua pelanggaran tak terkecuali yang dilakukan aparat itu juga harus diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku," sambungnya.
Majelis hakim, dalam putusannya menyatakan, Briptu Fikri terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sehingga membuat orang meninggal dunia sebagaimana dakwaan primer. Meski demikian, keduanya tidak dapat dijatuhi hukuman karena alasan dan pemaaf merujuk pledoi kuasa hukum.
"Mengadili,menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, menyatakan perbuatan terdakwa Fikri Ramadhan dan Ipda M. Yusmin sebagai dakawan primer dalam rangka pembelaan terpaksa melapaui batas, tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan pemaaf," kata hakim ketua Muhammad Arif Nuryanta.
Atas hal itu, majelis hakim memerintahkan untuk melepaskan kedua terdakwa dari segala tuntutan. Lalu, memerintahkan barang bukti dikembalikan penuntut umum.
"Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan, memulihkan hak-hak terdakwa. Menetapkan barang bukti seluruhnya dikembalikan ke penuntut umum," ujarnya.
