Infografis
Supardy menambahkan, Kementerian ATR/BPN harus senantiasa aktif memberikan informasi pelaksanaan PTSL, mulai dari sebelum pelaksanaan atau pra PTSL hingga setelah jadi sertipikat tanah atau pasca PTSL.
“Kita harus informasikan apa saja keterlibatan masyarakat dalam PTSL, bagaimana prosesnya, berapa biaya yang dikeluarkan, lalu setelah sertipikat tanahnya jadi, bagaimana sertipikat tanah itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian, bagaimana masyarakat juga bisa memanfaatkan tanahnya sebagai aset yang hidup untuk kemakmurannya,” ungkapnya.
Sementara itu, M. Syahrir, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau menjelaskan, progres pelaksanaan PTSL di Provinsi Riau sampai saat ini, sudah 60% bidang tanah terdaftarkan. Sebagai kota terluas kedua di Indonesia setelah Palang Karaya, ia berharap, Kota Dumai dapat menjadi kota lengkap.
Menurutnya, progres PTSL untuk Kota Dumai, bidang tanah yang sudah terdaftar mencapai 75%, tapi yang sudah terukur dan terpetakan lebih dari 91%.
“Kendala di lapangan, beberapa masyarakat yang memiliki tanah tapi tidak ada di tempat, masih berat dalam membayar BPHTB, tanah yang sudah bersertipikat ternyata masuk dalam kawasan hutan atau gambut sehingga tidak bisa didayagunakan. Ini perlu menjadi perhatian dan diselesaikan bersama bukan hanya Kementerian ATR/BPN,” tegasnya.
M. Syahrir juga mengingatkan masyarakat yang sudah punya sertipikat, agar menjaga dan memelihara tanahnya.
“Terutama bagi masyarakat yang tidak tinggal dekat dengan tanahnya. Masyarakat juga harus bayar pajak, ini akan meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah kita. Selain itu, pelihara dan jaga tanahnya dengan memasang tanda batas atau patok. Jika tidak tinggal dekat dengan tanah yang dimiliki, titipkan kepada pihak yang dipercaya seperti Pak RT, jadi tahu itu tanah siapa agar tidak diserobot orang,” ujarnya.
Kegiatan Sosialisasi Program Strategis di Kota Dumai turut dihadiri oleh Indra Gunawan, Kepala Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian ATR/BPN; Muhammad Syafei, Asisten III Wali Kota Dumai Bidang Administrasi Umum; Yanti Komalasari, Anggota DPRD Provinsi Riau; Busye Meina, Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai; serta jajaran Kantor Pertanahan Kota Dumai dan perwakilan kelompok masyarakat.
Baca Juga: Cegah Mafia Tanah, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil Bagikan 2.989 Sertifikat di Kampung Babakan Asem
