DPR Apresiasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Progres Pelaksanaan sangat Cepat

Jum'at, 18 Maret 2022 | 12:15 WIB
DPR Apresiasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Progres Pelaksanaan sangat Cepat
Sosialisasi Program Strategis, di The Zuri Hotel, Kota Dumai, Provinsi Riau, Rabu (16/03/2022). (Dok: ATR/BPN)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Anggota Komisi II DPR, Arsyadjuliandi Rachman mengapresiasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang kini tengah dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Menurutnya, kemajuan program ini sangat cepat.

“Progres pelaksanaan Program PTSL ini sangat cepat. Bisa dilihat mulai 2017 sampai 2022, sudah lebih dari 40 juta bidang tanah terdaftar. Sebelum ada program ini, dari 1960 sampai 2017, baru ada 61 juta bidang tanah terdaftar. Program ini perlu kita dukung,” tegasnya, saat menghadiri sosialisasi.

Kementerian ATR/BPN terus melakukan komunikasi publik dengan menggandeng Komisi II sebagai mitra kerja melalui kegiatan Sosialisasi Program Strategis, di The Zuri Hotel, Kota Dumai, Provinsi Riau, Rabu (16/03/2022).

Arsyadjuliandi menyampaikan, Komisi II terus mendorong pelaksanaan PTSL agar dapat berjalan baik dan lancar.

“Diantaranya dari segi anggaran, pengawasan, serta penyelesaian kendala di lapangan. PTSL dapat berjalan dengan baik apabila koordinasi dan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak lancar. Saya bisa melihat itu di Provinsi Riau,” ujarnya.

Keterlibatan masyarakat pun sangat diperlukan demi terlaksananya kegiatan PTSL. Arsyadjuliandi mengimbau masyarakat untuk ikut mendaftarkan tanahnya.

“Caranya gampang,hanya perlu mengumpulkan dokumen ke petugas PTSL dan membayar pajak atau BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan),” jelasnya.

Sebagai informasi, di dalam SKB Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, terdapat instruksi Menteri Dalam Negeri. Instruksi tersebut berbunyi, "Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Wali Kota untuk melakukan pemberian pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan BPHTB bagi masyarakat penerima sertipikat dalam pendaftaran tanah sistematis".

Kepala Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Supardy Marbun mengutarakan, dengan Program PTSL, masyarakat dapat diberikan penguatan dan perlindungan hukum atas tanah yang dimiliki.

Baca Juga: Cegah Mafia Tanah, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil Bagikan 2.989 Sertifikat di Kampung Babakan Asem

“PTSL telah menghasilkan prestasi besar yang disumbangkan kepada bangsa. Sekarang bagaimana kita selaku Kementerian ATR/BPN dapat memastikan seluruh produk dari PTSL bisa berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI