Infografis
Suara.com - Dalam rapat di DPR, kemarin, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan permohonan maaf karena kementeriannya belum dapat menangani para spekulan minyak goreng.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid melalui media sosial menanggapi pernyataan Lutfi, "ngaku tak bisa kontrol mafia minyak goreng, tapi solusinya malah HET dicabut yang mengakibatkan harga minyak goreng bisa 'meroket',"
Kebijakan Lutfi dinilai HNW menunjukkan tidak memihak kepada masyarakat yang merasakan dampak dari kelangkaan minyak goreng.
HNW kemudian menyinggung jabatan menteri yang berpotensi terkena reshuffle kabinet.
"Itu makin buktikan kalah oleh mafia minyak goreng, dan gagal menangkan berpihak kepada ibu-ibu atau rakyat. Visi menteri? Tanda-tanda sebentar lagi akan reshuffle?" kata HNW.
Senada dengan HNW, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menilai kebijakan Lutfi tidak berpihak kepada rakyat, antara lain kebijakan melalui pencabutan HET minyak goreng.
“Pencabutan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 itu menunjukkan bahwa keberpihakan menteri perdagangan bukan kepada rakyat, tapi kepada pengusaha,” kata Dasco dalam keterangan tertulis.
Dasco mengatajak sejak awal DPR mengingatkan Kementerian Perdagangan agar jangan sampai Permendag Nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur harga minyak goreng seakan-akan galak, tetapi kenyataannya lunak.
"Tapi faktanya, kebijakan ini hanya jadi macan kertas. Kebijakan ini tidak bisa menyelesaikan persoalan minyak goreng,” ujar Dasco.
Baca Juga: Ketika Minyak Goreng Membuat Anggota DPR Kecewa dengan Menteri Lutfi
Kemarin dalam rapat di DPR, Lutfi menegaskan dirinya tidak akan menyerah oleh mafia pangan untuk memperjuangkan ketersediaan minyak goreng dengan harga yang murah melalui mekanisme subsidi oleh pemerintah.
"Saya pastikan saya tidak akan menyerah oleh mafia, spekulan, apalagi dalam keadaan harga-harga tinggi seperti ini. Saya berjanji, saya akan bekerja setengah mati untuk memastikan terjadi keadilan yang baik," kata Lutfi dalam laporan Antara.
Lutfi mengungkapkan bahwa puluhan juta liter minyak goreng diduga diselundupkan keluar negeri melalui Jakarta, Medan, dan Surabaya, saat Harga Eceran Tertinggi masih ditetapkan Rp14.000 per liter untuk kemasan premium.
Lutfi mengatakan tidak menemukan ketersediaan minyak goreng di pasar maupun supermarket di Medan, meskipun data menunjukkan terdapat 25 juta distribusi minyak goreng ke kota tersebut beberapa waktu lalu.
Lutfi mengemukakan bahwa dirinya geram dengan tidak tersedianya minyak goreng di pasaran meskipun pihaknya telah menerbitkan kebijakan Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation agar harga jual minyak goreng bisa sesuai dengan HET paling mahal Rp14.000 per liter.
Namun kebijakan DMO dan DPO tersebut malah dipermainkan dengan adanya dugaan penyelundupan minyak goreng yang diproduksi dengan harga murah berkat kebijakan pemerintah untuk dijual ke luar negeri dengan harga yang lebih tinggi sebagaimana harga internasional.
Lutfi mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membiarkan ketersediaan minyak goreng menjadi terbatas saat kebijakan HET masih ditetapkan, terlebih lagi menjelang bulan puasa Ramadan.
Oleh karena itu, pemerintah mencabut kebijakan HET tersebut dan mengembalikan harga minyak goreng pada mekanisme pasar, yang hasilnya membuat banjirnya produk minyak goreng kemasan di pasar maupun minimarket atau supermarket dengan harga sekitar Rp25.000 per liter.
Namun pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi untuk minyak goreng curah agar bisa dijual seharga Rp14.000 per liter di level masyarakat. Subsidi diberikan pada level produsen dengan membayar selisih antara harga keekonomian dengan harga jual di masyarakat sebesar Rp14.000 per liter. Subsidi tersebut akan menggunakan anggaran dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Dana BPDPKS untuk menyubsidi minyak goreng curah tersebut didapat dengan cara menaikan bea keluar bagi eksportir produk CPO dan turunannya.
