Infografis
Suara.com - Dalam rapat di DPR, kemarin, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan permohonan maaf karena kementeriannya belum dapat menangani para spekulan minyak goreng.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid melalui media sosial menanggapi pernyataan Lutfi, "ngaku tak bisa kontrol mafia minyak goreng, tapi solusinya malah HET dicabut yang mengakibatkan harga minyak goreng bisa 'meroket',"
Kebijakan Lutfi dinilai HNW menunjukkan tidak memihak kepada masyarakat yang merasakan dampak dari kelangkaan minyak goreng.
HNW kemudian menyinggung jabatan menteri yang berpotensi terkena reshuffle kabinet.
"Itu makin buktikan kalah oleh mafia minyak goreng, dan gagal menangkan berpihak kepada ibu-ibu atau rakyat. Visi menteri? Tanda-tanda sebentar lagi akan reshuffle?" kata HNW.
Senada dengan HNW, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menilai kebijakan Lutfi tidak berpihak kepada rakyat, antara lain kebijakan melalui pencabutan HET minyak goreng.
“Pencabutan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 itu menunjukkan bahwa keberpihakan menteri perdagangan bukan kepada rakyat, tapi kepada pengusaha,” kata Dasco dalam keterangan tertulis.
Dasco mengatajak sejak awal DPR mengingatkan Kementerian Perdagangan agar jangan sampai Permendag Nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur harga minyak goreng seakan-akan galak, tetapi kenyataannya lunak.
"Tapi faktanya, kebijakan ini hanya jadi macan kertas. Kebijakan ini tidak bisa menyelesaikan persoalan minyak goreng,” ujar Dasco.
Kemarin dalam rapat di DPR, Lutfi menegaskan dirinya tidak akan menyerah oleh mafia pangan untuk memperjuangkan ketersediaan minyak goreng dengan harga yang murah melalui mekanisme subsidi oleh pemerintah.
