Ketika Minyak Goreng Membuat Anggota DPR Kecewa dengan Menteri Lutfi

Jum'at, 18 Maret 2022 | 09:13 WIB
Ketika Minyak Goreng Membuat Anggota DPR Kecewa dengan Menteri Lutfi
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat melakukan peninjauan ke sejumlah pasar tradisional di Makassar terkait harga dan stok kebutuhan pangan khususnya minyak goreng di Makassar, Kamis (17/2/2022). ANTARA/Muh Hasanuddin
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Johan Rosihan kecewa dengan keputusan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mencabut harga eceran tertinggi minyak goreng.

Pencabutan kebijakan HET minyak goreng dinilai bukan solusi dalam menghadapi carut-marut urusan minyak goreng.

Selain itu, Johan juga kecewa dengan sikap Lutfi yang disebutnya sering tidak menghadiri rapat kerja bersama anggota DPR.

“Atas kegagalan mengurusi minyak goreng dan selalu tidak hadir dalam rapat gabungan di DPR untuk membahas minyak goreng, maka sebaiknya mendag dipecat sebagai bukti pemerintah masih punya keberpihakan pada urusan rakyat," kata Johan dalam pernyataan pers, Jumat (18/3/2022).

Baca Juga: Minyak Goreng Diburu Emak-emak, Megawati Beri Kritik Menohok: Sampai Begitu Rebutannya, Kenapa Tidak Merebus?

Kemarin, Lutfi menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak merupakan pengaruh invasi Rusia terhadap Ukraina karena kedua negara tersebut penghasil minyak bunga matahari (sunflower).

Johan mengatakan minyak goreng merupakan salah satu komoditas dari sembilan bahan pokok yang bersifat strategis dan multiguna.

Menurut dia, seharusnya Lutfi membuat kebijakan yang benar-benar tepat.

"Saya rasa seluruh rakyat menyesalkan cara kerja mendag yang sangat amatiran hari ini karena kenaikan harga yang drastis selama berbulan-bulan," kata dia.

Dia menilai pemerintah tidak belajar dari tahun ke tahun karena kelangkaan dan naiknya harga bahan pokok masih terjadi menjelang Lebaran, namun tidak ada antisipasi yang konkret.

Baca Juga: Emak-emak Menjerit, Ini 3 Janji Manis Pemerintah Atasi Minyak Goreng Langka

"Seharusnya pemerintah belajar dari pengalaman tahun sebelumnya dan membuat Langkah strategis untuk menghadapi berbagai gejolak pasar seperti naiknya harga CPO di pasar internasional agar tidak berdampak serius pada fluktuasi harga minyak goreng di pasar domestik," kata Johan.

Saat ini, pemerintah memutuskan hanya mengatur harga minyak goreng curah sebesar Rp14 ribu per liter dengan bantuan subsidi.

Sementara, harga minyak goreng kemasan atau bermerek sederhana dan premium dilepas sesuai harga pasar.

Penjelasan Lutfi

Merespons berbagai kritik, kemarin, Lutfi mengatakan pemerintah akan memberikan subsidi minyak goreng curah dengan harga Rp14 ribu per liter.

“Sekarang sedang dibereskan aturan-aturannya, hari ini akan semua selesai,” ujar dia saat memantau kesediaan pasokan bahan pokok dan minyak goreng di Pasar Senen, Jakarta, sebagaimana laporan Antara.

Lutfi mengatakan Kementerian Perdagangan memberikan kesempatan Kementerian Perindustrian yang akan menjamin minyak goreng curah tersalurkan ke pabrik, kemudian pabrik memastikan distribusi hingga ke pasar.

Selanjutnya, minyak akan disubsidi agar harganya berada di angka Rp14 ribu per liter atau setara dengan Rp15.500 per kilogram.

“Jadi ini targetnya yang akan kami kerjakan pada kesempatan pertama, mudah-mudahan akan menyelesaikan (persoalan) minyak goreng yang kita hadapi bersama-sama,” katanya.

Menurut Lutfi, adanya kenaikan harga minyak disebabkan pengaruh invasi Rusia terhadap Ukraina karena kedua negara tersebut penghasil minyak bunga matahari (sunflower).

Karena minyak bunga matahari harus disubstitusi oleh minyak crude palm oil, menyebabkan harga internasional minyak CPO meningkat dari Rp14.600 pada awal Februari 2022 menjadi Rp18 ribu hingga saat ini.

“Kemarin sudah turun sedikit, tetapi pada dasarnya naik karena mekanisme pasar,” kata Lutfi.

Disparitas yang tinggi antara ketersediaan minyak dengan harga internasional, kata Lutfi, menyebabkan banyak oknum yang bertindak curang dengan menaikkan harga minyak secara sembarangan.

Ia memastikan pemerintah dan kepolisian akan membasmi mafia yang mengambil keuntungan dalam menjual minyak secara menyimpang.

“Kita akan basmi mafia-mafia yang berbuat curang karena itu (minyak) adalah milik masyarakat dan itu bentuk kehadiran pemerintah untuk rakyat. Bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat dan polisi harus melawan, kita menjadikan ini gerakan untuk Indonesia, buat Indonesia,” kata Lutfi.

Subsidi minyak curah yang diberikan oleh pemerintah akan dikerjakan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI