Cek Fakta
Suara.com - Warga Desa Bojong Koneng dan Desa Cijayanti saling bergantian menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka perihal sengketa lahan dengan PT Sentul City dihadapan Komisi III DPR yang berkunjung ke kampung mereka. Bahkan para warga mengaku kini rumahnya kerap diteror preman bayaran PT Sentul City.
Kepada angggota DPR, para warga mengungkap modus PT Sentul City mengambil alih lahan dan melakukan penggusuran secara brutal. Mulai dari menggunakan preman dan kekerasan. Belum lagi warga yang mengeluhkan sulitnya mengakses ke kepolisian untuk melaporkan aksi sewenang-wenang PT Sentul City.
Encep, salah satu warga mengaku jika tempat tinggalnya kini dipenuhi preman-preman. Baik preman yang direkrut Pt Sentul City dari warga sekitar maupun dari mereka yang bukan penduduk asli Bogor.
"Saya sedih pak di desa yang bagus ini yang tidak jauh dengan ibu kota Jakarta, tapi premanisme ini merajalela pak. Warga takut pak," kata Encep kepada Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir yang memimpin kunjungan kerja spesifik ke Bojong Koneng, Kamis (17/3/2022).
Encep berujar, jangankan untuk berkebun di tanah garapan, warga saat ini pun tidak bisa menjajakan usaha apa-apa. Sebabnya, tanah yang merupakan harta benda mereka satu-satunya itu dirampas pihak Sentul City.
Mereka bukannya tidak bisa melawan. Keinginan mereka tersebut surut ketika Sentul City menggunakan preman untuk menekan warga. Belum lagi aparat penegak hukum yang diakui Encep terlihat cuek-cuek saja dengan tindakan premanisme yang ada.
"Tanah semuanya dirampas dibekingi preman. Kita mau bertanya ditakutin banyak pak premannya pak aneh gitu pak," kata Encep.
Karena itu, Encep meminta tolong agar Komisi III DPR dapat menyerap aspirasi mereka. Paling tidak untuk meminta kepada kepolisian selaku mitra Komisi III, agar bisa menegakkan hukum secara adil. Mengingat suasana baik di Bojong Koneng maupun Cijayantikini dirunduk kektakutan warga karena aksi premanisme.
"Jangan sampai masyarakat gak punya masa depan pak. Kami mau ngapain saja takut pak. Ngumpul sedikit dibilangnya provokator pak. Kami musyawarah sedikit dibilangnya mau nyerang. Padahal kami mau nyerang apa pak. Kami hanya nanyain kebun kami yang rusak bagaimana nasibnya," tutur Encep.
Baca Juga: Warga yang Bersengketa dengan Sentul City Ungkap Fakta Ini Saat Bertemu Komisi III DPR
Diteror Ratusan Preman Bayaran
Mendengar keluhan Encep, Adies kemudian menanyakan berapa banyak preman yang diturunkan oleh Sentul City untuk dihadapkan dengan warga
"Tadi itu menarik itu premannya banyak. Emang banyak itu sebanyak apa?" kata Adies.
"Banyak pak. Ratusan pak. Kalau warga 20, mereka lebih dari 60," jawab Encep.
Sementara itu, Ester Alfrida Pasaribu punya pengalaman pahit lantaran tidak difasilitasi kepolisian saat ingin mengadukan laporan. Adapun laporan itu terkait dengan penggusaran di lahan miliknya yang ia beli pada 2013 silam.
"Saya disomasi oleh sentul. Nah pada saat dirusak pagar saya, saya lapor ke polisi, polisinya juga tidak menanggapi sama sekali," kata Ester.
Dia mengatakan bahwa polisi memang tidak pernah langsung merespons laporan atau aduan atas tindakan premanisme dari pihak Sentul City. Warga lain yang berada di lokasi yang sama juga mengeluhkan hal serupa seperti Ester.
"Karena kami melaporkan ke polisi harus teriak-teriak kan pak. Tanah kami digusur, saya lapor saya harus teriak-teriakan di kantor polisi sampai dua jam baru saya diterima melapor dan sampai sekarang lun beljm ditindaklanjuti," ujar Ester.
Adies lalu menanyakan ke mana Ester melaporkan peristiwa premanisme tersebut. Apalah ke polsek atau polres.
"Polres bapak. Kalau polsek (kasus) tanah tidak mereka terima," kata Ester.
DPR Segera Bentuk Pansus Mafia Tanah
Komisi III DPR RI berencana membentuk panitia khusus atau pansus terkait mafia tanah. Rencana tersebut seiring dengan hasil kunjungan kerja spesifik Komisi III ke Desa Bojong Koneng, Bogor.
Adapun kunjungan kerja spesifik itu untuk mendengar dan memantau langsung aspirasi warga Desa Bojong Koneng dan Desa Cijayanti yang bersengketa lahan dengan PT Sentul City.
"Dari sembilan fraksi yang hadir, hampir semua tadi yang berkesimpulan bahwa kami akan membentuk pansus mafia tanah, kita akan bekerja sama dengan Komisi II. Ini adalah role model, Bojong Koneng dan Cijayanti menjadi role model untuk kasus tanah di seluruh Indonesia. Kita akan mulai dari sini," tutur Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir, Kamis.
Adies mengatakan nantinya DPR akan mulai menelisik bagaimana sertifikat hak guna bangunan milik PT Sentul City bisa keluar di tengah masyarakat yang sudah menempati lahan selama ratusan tahun dan juga sudah membayar PBB.
"Kami akan memulai dari sini dan semua fraksi hampir menyetujui," kata Adies.
Sebelum lebih jauh dalam membentuk Pansus Mafia Tanah, Komisi III akan terlebih dahulu memanggil pengembang dalam hal ini PT Sentul City ke DPR.
"Untuk kami tanyakan, apakah benar yang disampaikan kepada masyarakat. Kemudian setelah itu kita akan rakor dengan aparat penegak hukum di Polda Jabat setelah kami mendengar masukan," kata Adies.
Sementara itu, dalam dengar pendapat, warga Bojong Koneng dan Cijayanti bergantiaj menyampaikan aspirasi mereka tentang sengketa lahan dengan Sentul City. Warga menceritakan bagaimana pihak Sentul City menggunakan kekerasan dengan menyewa preman untuk melawan mereka.
Di sisi lain, warga juga mengeluhkan pengrusakan lingkungan oleh Sentul City karena sudah membabat lahan hijau yang sebelumnya ditumbuhi pohon dan tanaman lain.
"Jadi ini apabila benar yang disampaikan masyarakat ini, ini sesuatu yang sangat miris di era penegakkan seperti sekarang, di zaman reformasi masih ada saja cara-cara premanisme yang berkembang di suatu daerah, kemudian hak-hak mereka untuk memiliki tanah yang sudah ditempati selama puluhan bahkan ratusan tahun itu juga tidak bisa difungsikan oleh keluarga mereka, bahkan ada intimidasi," tutur Adies.
