Infografis
Suara.com - Kubu Irjen Napoleon Bonaparte meminta kasus dugaan kekerasan terhadap M Kece diselesaikan melalui restorative justice.
Pernyataan itu disampaikan tim kuasa hukum dalam sidang perdana yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,Kamis (17/3/2022).
Kuasa hukum Napoleon, Ahmad Yani meminta agar kasus tersebut dihentikan tanpa adanya proses pengadilan. Dia juga mempertanyakan komitmen Jaksa Agung dan Kapolri berkaitan mengedepankan upaya penyelesaian hukum melalui mekanisme tersebut.
"Ada yang disebut restorative justice. Apakah yang ditandatangani pada 21 Juli oleh Jaksa Agung berlanjut tidak di Negara Indonesia. Begitu juga surat edaran yang dikeluarkan Kapolri. Begitu juga janji Kapolri pada fit and proper di komisi tiga," kata Yani.
Yani melanjutkan, pihaknya telah mengajukan surat kepada Kapolri dan juga ditembuskan ke Jaksa Agung. Surat itu, kata Yani, berisi soal pencabutan laporan M Kece.
Tiga lembar surat yang dikatakan Yani, yakni surat kesepakatan damai antara M Kece dan Napoleon Bonaparte dan kedua surat resmi yang dibikin M Kece yang ditujukan kepada Brigjen Pol Andi Rian selaku Direktur Direktorat Pidana Umum Bareskrim Polri. Surat ketiga, permintaan maaf M Kece yang ditujukan kepada Napoleon Bonaparte.
Atas hal itu, Yani meminta agar surat pernyataan perdamaian ini dijadikan pertimbangan majelis hakim. Apalagi, kasus ini dinilai sensitif bisa menimbulkan perpecahan.
"Artinya, kami tidak ingin bahwa proses kegaduhan akan terjadi lagi. Majelis tahu Perkara ini sangat sensitif sekali. Dan ini bisa melakukan perpecahan masalah sosial kita yang mengalami disharmonisasi. Seharusnya perkara ini tidak dibawa ke pengadilan. Tapi ini sudah dibawa ke pengadilan," katanya.
Aniaya M Kece
Baca Juga: Jalani Sidang Daring dari Lapas Cipinang, Irjen Napoleon Penganiaya M Kece Tepergok Asyik Main HP
Napoleon kembali ramai diperbincangkan usai diduga melakukan penganiayaan terhadap Muhammad Kece. Kasus ini telah dilaporkan ke Bareskrim Polri dan teregistrasi dengan Nomor: LP: 0510/VIII/2021/Bareskrim, tertanggal 26 Agustus 2021.
