Infografis
Suara.com - Eggy Sudjana, kuasa hukum Irjen Napoleon Bonaparte sempat melayangkan protes kepada majelis hakim sebelum Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan surat dakwaan dalam sidang perkara dugaan tindak kekerasan terhadap Muhammad Kece, Kamis (17/3/2022).
Protes tersebut berkaitan dengan permintaan agar kasus yang menjerat Irjen Napoleon untuk tidak disidangkan. Sebab, sudah ada kata damai antara M. Kece dengan Napoleon -- yang dibuktikan oleh sepucuk surat.
"Saya akan protes keras dengan jaksa dalam perspektif bukan soal waktu, tapi dari sisi adanya surat perdamaian antara Pak Jenderal Napolean dengan M. Kece," kata Eggy di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Menurut Eggy, seharusnya kasus yang menjerat kliennya sudah selesai. Sehingga, tidak ada proses persidangan -- apalagi pembacaan surat dakwaan.
"Seharusnya tidak ada sidang ini gtu lho. Kenapa ada sidang ini mereka sudah sepakat kok untuk berdamai," sambungnya.
Eggy menambahkan, hukum tertinggi adalah kesepakatan. Untuk itu, dia menilai JPU telah membikin kelalaian yang berat.
"Hukum tertinggi itu kesepakatan tidak ada itu, ini kelalaian berat kejaksaan. Oleh karena itu yang mulia, ini juga harus menganut kepada azas murah sederhana cepat, itu kita sepakati, lho kenapa yang tidak perlu di sidang di sidangkan," tegas Eggy.
Menurut Eggy, JPU telah menghilangkan fakta hukum dengan mengabaikan surat perdamaian tersebut. Menurut dia, persidangan ini adalah sesat.
"Dalam perspektif hukum ini satu penyelundupan fakta hukum. Bayangkan fakta hukum dihilangkan. Bagaimana nanti keputudan hakim. Sesat nanti hakim," beber Eggy.
Ketua majelis hakim, Djuyamto yang menampung protes tim kuasa hukum Napoleon hanya menegaskan, "Yang penting nomor satu adalah kita berlangsung dengan lancar itu esensi daripada persidangan ini," beber dia.
