Infografis
Suara.com - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PPP Achmad Baidowi mengungkapkan sejumlah persoalan yang terjadi setelah pemerintah mengumumkan pencabutan harga eceran tertinggi minyak goreng.
Kebijakan pemerintah menyangkut harga minyak goreng dinilai YLKI menunjukkan pemerintah tidak serius mengatasi masalah.
Hanya sehari setelah pengumuman, kata Baidowi, mendadak pasokan minyak goreng ke berbagai toko langsung melimpah.
Baidowi menduga selama ini ada yang menimbun persediaan minyak goreng.
Baca Juga: Melepas Harga Eceran Minyak Goreng ke Pasar Adalah Kesalahan Fatal
"Pasokan minyak goreng langsung tersedia di berbagai toko, bahkan dengan harga mencapai Rp25 ribu, ini berarti ada yang sengaja menahan pasokan alias menimbun. Tunggu HET dicabut, baru pasokan dikeluarkan," kata Baidowi, Kamis (17/3/2022).
Petugas kepolisian dan satuan tugas pangan, kata Baidowi, seharusnya menelusuri titik-titik distribusi minyak goreng yang mendadak pasokannya melimpah sehari setelah pengumuman pencabutan HET.
Pemerintah diharapkan Baidowi untuk tidak melepas harga minyak goreng kemasan ke pasar bebas karena banyak masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan ikut mengonsumsinya.
"Ini jelang Ramadan, jangan sampai permintaan yang sedang tinggi dimanfaatkan untuk raup untung besar-besaran dari konglomerat sawit," kata Baidowi.
Baidoti menyebut sejumlah kemungkinan sehingga terjadi persoalan seperti selama ini.
Pertama, pabrik minyak goreng mengalami kesulitan mengakses CPO dan DMO untuk bahan baku pembuatan minyak goreng.
Kedua, distribusi minyak goreng subsidi yang tidak merata sehingga di beberapa daerah terjadi kelangkaan.
Ketiga, kemungkinan adanya penimbunan dan kebocoran yang dilakukan oleh oknum produsen atau distributor karena adanya selisih harga di dalam negeri dengan di luar negeri.
Pemerintah mencabut kembali HET minyak goreng setelah terjadi kelangkaan dan kalaupun tersedia, harganya mahal.
Ketua Pengurus Harian YLKI menilai hal itu menunjukkan pemerintah tidak serius mengatasi masalah.
"YLKI sangat menyayangkan, terkait bongkar pasang kebijakan migor, kebijakan coba-coba sehingga konsumen, bahkan operator menjadi korbannya," kata Tulus.
YLKI menyarankan kepada pemerintah agar memberikan subsidi secara tertutup karena dianggap paling tepat sasaran.
"Idealnya subsidi minyak goreng sebaiknya bersifat tertutup saja. By name by address, sehingga subsidinya tepat sasaran," katanya.
YLKI menlai selama ini pemberian subsidi minyak goreng dengan cara terbuka terbukti tidak ampuh dan tidak tepat sasaran.
"Sedangkan subsidi terbuka seperti sekarang berpotensi salah sasaran, karena migor murah gampang diborong oleh kelompok masyarakat mampu," katanya.
Sementara masyarakat menengah ke bawah tak kebagian. "Pemerintah seharusnya belajar dari subsidi pada gas melon," katanya. [rangkuman laporan Suara.com]
