Infografis
Suara.com - Anggota Komisi V DPR RI fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, mewanti-wanti pemerintah agar tidak memperbesar penggunaan APBN demi membangun Ibu Kota Negara Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Peringatan Suryadi itu disampaikan usai mundurnya perusahaan modal ventura SoftBank dari proyek IKN.
"Kami dari Fraksi PKS mengingatkan agar pemerintah jangan sampai kemudian memperbesar pemakaian dana APBN demi keinginan mengejar target pembangunan IKN tepat waktu," kata Suryadi dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (17/3/2022).
Suryadi mengatakan, pemerintah ke depan harus mengkaji secara serius dampak mundurnya SoftBank tersebut. Apalagi, kata dia, mencari investor baru ke depan bukan lah hal yang mudah, mengingat banyak peristiwa global terjadi salah satunya perang Rusia-Ukraina.
"Dampaknya, biaya pembangunan IKN akan naik signifikan," tuturnya.
Lebih lanjut, Suryadi pun mengaku heran dan mempertanyakan mengapa SoftBank mundur kala Kepala Otorita IKN dan wakilnya telah ditunjuk dan dilantik oleh presiden.
Ia mengatakan, fraksi PKS di DPR akan mengusulkan untuk memanggil Kepala Otorita IKN ke DPR untuk minta penjelasan terkait mundurnya SoftBank.
"Fraksi PKS mengusulkan agar DPR RI memanggil Kepala Otorita IKN untuk memberikan penjelasan tentang hal ini, terutama tentang bagaimana rencana Otorita IKN kemudian mencari investor-investor baru untuk IKN," tuturnya.
Mundur jadi Investor IKN
Sebelumnya, ekonom dari CORE Indonesia Piter Abdullah menilai batalnya SoftBank investasi tidak membuat pembangunan IKN gagal.
Baca Juga: Daftar 25 Instansi yang Tidak Pindah ke IKN dan Telah Ditetapkan Undang-undang, Siapa Saja?
Menurut dia, pembangunan IKN tetap akan berjalan, hanya saja perlu ekstra dari otorita IKN untuk mencari dana untuk pembangunan IKN.
